Beasiswa SMA/SMK di Daerah Tidak Jelas

jabarekspres.com, NGAMPRAH – Program beasiswa untuk masyarakat tidak mampu untuk tingkat SMA/SMK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB) sampai saat ini belum jelas bentuknya. Padahal program ini sudah berjalan hampir 3 tahun dengan penerima sebanyak 50 orang.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan KBB Hasanudin mengatakan, berdasarkan data dari pada 2014, beasiswa ini diberikan untuk 44 orang, lalu 50 orang pada 2015, dan 86 orang pada 2016.

“Penerima beasiswa ini mendapat tanggungan penuh dari pemerintah daerah untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi ke perguruan tinggi negeri yang telah bekerja sama,”jelas Hasanudin ketika ditemui belum lama ini.

Dirinya memaparakan, ada 5 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah bekerja sama dalam program ini, yakni Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dan Politeknik Bandung.

Hasanudin mengungkapkan, tidak berjalnnya Beasiswa ini disebabkan, program tersebut sudah tidak dikelola oleh Disdik lagi tetapi sudah dipindahkan ke bagian Kesejahteraan Sosial (Kesos) Sekretariat Daerah KBB.

“Jadi, kewenangannya tahun ini ada di Bagian Kesejahteraan Sosial bukan di disdik lagi. Jadi, saya tidak tahu apakah masih berjalan atau tidak,” katanya.

Kendati begitu, saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Kesos Sekda KBB Asep Hidayatulloh, enggan untuk berkomentar lebih banyak perihal beasiswa tersebut. Namun, dia berujar bahwa beasiswa ini masih menunggu peraturan bupati.

“Belum ada kegiatan soal beasiswa ini, sebab masih menunggu perbupnya,” ujarnya seraya membenarkan program beasiswa ini mulai dikelola Bagian Kesos sejak tahun ini.

Dirinya menambahkan, sejak alih kelola ke Provinsi kewenangan SMA/SMK untuk daerah tidak bisa mengintervensi lebih jauh dalam membuat program. Terlebih, secara aturan sudah terjadi perubahan.

“Jadi harus ada payung hukumnya dulu baru kita kembali berikan bantuan untuk siswa sekolah bagi masyarakat yang kurang mampu,”pungkas Hasanuddin (drx/yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan