jabarekspres.com, CIMAHI – Menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2019, Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi, akan mengoptimalkan pengawasan dengan membentuk Penegakan Hukum Terpadu Pemilu (Gakkumdu).
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Harminus Koto menjelaskan, Gakumdu Pemilu merupakan forum bersama yang terdiri dari pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan. Forum tersebut bertugas membahas kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu. ”Tujuanya, agar proses penanganan kasus pidana pemilu lebih mudah dan cepat diselesaikan,” kata Harminus, di sela-sela rakor pengawasan dan launching sentra Gakkumdu, di Hotel Endah Parahyangan, kemarin (23/11).
Menurut Harminus, pelanggaran pemilu dapat terjadi pada tahapan pemilu. Dan potensi pelanggaran itu bisa saja terjadi di setiap daerah manapun termasuk di Cimahi. Sehingga panwas wajib mewaspadai pelanggaran-pelanggaran tersebut dari sekarang.
”Yang harus diwaspadai diantaranya pelanggaran money politic (politik uang) dan kampanye hitam. Termasuk adanya niat seseorang atau kelompok yang ingin menghalang-halangi orang untuk melakukan pemilihan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ungkapnya.
Untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, Harminus meminta kepada seluruh jajaran Panwas dan Gakkumdu untuk, sama-sama mencermati serta melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu. ”Tentunya kita tidak ingin pemilu ternodai yang ujungnya mengganggu kondusifitas pemilu,” tuturnya.
Dia menilai, meskipun Kota Cimahi tingkat kerawanan pemilunya terbilang kecil namun, tetap saja pengawasan harus dilakukan seketat-ketatnya. Terlebih, ancaman pelanggaran dalam pemilu bisa terjadi kapan saja.
”Saat ini kita sedang menyusun indeks kerawanan yang ada di kota Cimahi. Acuannya melihat kejadian-kejadian saat pemilihan walikota lalu. Sehingga, kita bisa mengaantisipasi agar pelanggaran serupa tidak terjadi kembali,” ungkapnya.
Dalam hal pengawasan pemilu, kata dia, alangkah baiknya panwas bisa merangkul masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan pemilu dengan mengawasi pelaksanaan pemilu dari mulai tahapan awal hingga tahapan akhir.
”Sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih, sebaiknya digunakan dengan penuh tanggung jawab, jangan terpengaruh oleh orang-orang yang mau merubah atau membatalkan hak pilihnya,” imbaunya.
Dia mengatakan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Dia mengimbau jika ada potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di lingkungannya masing-masing, bisa langsung melaporkan ke panwas untuk segera ditindaklanjuti.
