jabarekspres.com, NGAMPRAH – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mempertanyakan profesionalisme kinerja dari direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS). Sebab, ketika mengundang untuk melakukan pembahasan anggaran pimpinan perusahaan malah tidak hadir.
Wakil Ketua DPRD KBB Samsul Maarif menilai, ketidak hadiran direksi perlu dievaluasi. Sebab tindakkan tersebut dianggap tidak profesional.
“Kami ingin tahu untuk apa saja anggaran BUMD yang bersumber dari APBD, kenapa direksi tidak hadir? Padahal itu penting karena operasional BUMD kan menggunakan uang rakyat,” tegas Wakil Ketua DPRD KBB Samsul Maarif di Padalarang, kemarin (23/11).
Dirinya mengatakan, dalam rapat-rapat seharusnya bisa dihadiri oleh direksi secara langsung. Terlebih, rapat diadakan untuk membahas anggaran dan evaluasi kinerja BUMD tersebut.
Samsul menyebutkan, untuk anggaran penyertaan modal Pemkab sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 35 miliar. Namun, untuk laporan capaian target dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dewan selama ini belum mengetahuinya.
“Tentunya kami juga ingin tahu bagaimana capaian target dari program kerja yang sudah dikerjakan di tahun ini,” ujarnya.
Dirinya menyesalkan ketaidak hadiran direksi BUMD pada rapat paripurna dengan agenda pembahasan anggaran 2018. Namun, setelah dilakukan kroscek belakangan Direktur PT PMgS Edi Mukhlas berhalangan hadir karena cuti. Padahal agenda raapat paripurna disampaikan jauh hari sebelumnnya.
“lalu mewakilkan ke direktur keuangan. Namun, perwakilannya pun tidak hadir lantaran bentrok dengan jadwal pemeriksaan kesehatan,”cetus Samsul.
Samsul meminta agar Pemkab melakukan evaluasi keberadaan direksi PT PT PMgS agar diganti dengan orang yang lebih kompeten dan mau menghargai waktu.
Saat dikonfirmasi, Dirut PT PMgS Edi Mukhlas membenarkan Absenya dari rapat paripurna sedang mengambil cuti. Tetapi ketidakhadiran ini sudah dikoordinasikan dengan Komisi II dan Badan Anggaran.
Disinggung bahwa PT PMgS memiliki kinerja buruk dia membantah. Sebab, berdasarkan laporan keuangan BUMD selalu mendapatkan penilaian baik dengan hasil lapaoran keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami jelas menolak jika dikatakan tidak profesional. Boleh dicek soal laporan keuangan kami selalu WTP sejak 2011 lalu,” pungkasnya. (drx/yan)
