jabarekspres.com, CIMAHI –Penyediakan fasilitas Wifi secara gratis yang ditempatkan di tempat umum saat ini kondisinya sudah tidak bisa diakses dan minim sosialisasi.
Seperti yang dikeluhkan Tomi Try Prasetyo, 23, warga Leuwigajah yang juga mahasiswa ini, mengaku tak pernah tahu jika di Puskesmas, Kelurahan, dan Taman Kartini tersedia fasilitas Wifi yang bebas diakses siapapun.
“Kalau misalnya memang ada, seharusnya kan ada pemberitahuan ‘free wifi’ seperti di cafe-cafe yang ada di Bandung. Kalau disini tidak ada, jadi ya mana kita tahu kalau ada fasilitas wifi,” ujarnya.
Bagi Tomi, adanya fasilitas wifi di ruang publik sangat membantu baginya untuk melakukan koneksi jaringan internet. Sehingga, Pemkot seharusnya memberitahukan dengan memasang tanda Wifi gratis seperti di Cafe-Cafe.
Menurutnya, koneksi internet juga diberikan bukan sebatas formalitas saja. Artinya akses jaringan diberikan seadanya tapi memiliki koneksi lambat.
“Ini sama juga bohong namanya, yang jadi catatan, harus diperhatikan juga kecepatan koneksinya,”cetus dia.
Warga lainnya, Hendro,35, tak yakin kalau ditempat fasilitas umum benar-benar ada koneksi internet atau wifi gratis. Sebab menurut pria yang tinggal di Cigugur tengah ini, tak pernah sekalipun dirinya menyambungkan koneksi internet ditempat-tempat tersebut.
“Kayaknya mah gak ada (wifi) disini mah. Belum pernah sekali juga hp saya bisa nyambung kejarinagan internet disini,” bebernya, di Alun-alun Cimahi, Minggu (11/10).
Sementara Seketaris Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus), Muhamad Ronny mengaku, sebenarnya untuk mengakses fasilitas internet tersebut warga Cimahi hanya perlu melakukan log in tanpa harus menggunakan password.
“Kalau di handphone ada jaringan misalnya Cimahi Smartcity, ada kewajiban untuk log in, nanti bisa langsung masuk dan tinggal menikmati akses internet gratis,” Katanya, saat dihubung.
Ronny mengaku, selama ini untuk akses kecepatan internet masih standar saja. Bahkan, masih kalah bila dibandingkan dengan kota laian seperti Bandung.
Padahal, lanjut dia Pemkot setiap tahunnya telah menganggarakan Rp 600 juta setiap tahunnya untuk membayar internet yang ada di perkantoran dan beberapa titik di fasilitas publik.