jabarekspres.com, BANDUNG – Provinsi Jawa Barat dinilai banyak pengamat geologi sebagai supermarket bencana. Sebab, dari 12 jenis bencana, Jabar memiliki cukup banyak bencana potensial bencana mulai dari gempa bumi, banjir, longsor, tsunami (faktor alam) hingga kebakaran hutan dan pemukiman, dan kegagalan teknologi (faktor non-alam).
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Suhra mengatakan, antisipasi bencana di Jabar dihitung dari hazard (risiko) dikali kerentanan serta dibagi kapasitas. Kapasitas yang semakin besar dan turunnya kerentanan, itu berarti antisipasi sudah baik.
”BPBD Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya manusia memadai (SDM) dengan dibentuknya satuan tugas pusat pengendalian operasi (pusdalop) dan sarana prasarana. Dari segi pengembangan tekonologi, kami memiliki aplikasi InAWARE yang berfungsi merekam hasil-hasil di lapangan seperti jumlah korban bencana, orang terkena dampak, kerusakan materil, antisipasi gempa susulan dan longsor,” katanya di BPBD Jabar Jalan Sekejati nomor 629, Bandung, beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan, regulasi juga menjadi faktor pendorong antisipasi bencana di Jabar. Dari 27 kabupaten/kota di Jabar, dua di antaranya belum memiliki BPBD. Selain itu, antisipasi dilakukan dengan menurunkan kerentanan di antaranya adalah memberi pemahaman kepada masyarakat agar tangguh bencana.
”Edukasi menghadapi bencana kepada warga Jabar terutama di daerah-daerah prioritas seperti Kabupaten Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya menjadi kegiatan utama BPBD Jabar, yakni dengan mengevakuasi warga yang masih tinggal di daerah lereng,” tuturnya.
”Upaya tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat. Contohnya, salah satu desa di Kuningan memiliki keretakan cukup besar, satu kampung di desa tersebut pun akhirnya telah dipindahkan,” sambungnya.
Berdasarkan Indeks Resiko Bencana (IRBI 2013) dari rate 1-5, Cianjur, Garut, dan Sukabumi berada pada angka 1-3 dan Tasikmalaya di angka 5. Faktor kerentanan yang tidak bisa dikendalikan seperti kondisi lingkungan, ditimpali dengan upaya-upaya pengendalian terhadap area pemukiman, rencana tata ruang wilayah, dan menelaah karakteristik pertanian daerah tersebut.
