jabareskpres.com, BANDUNG – Terhentinya bantuan anggaran untuk kelanjutan proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dinilai oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kurang kuatnya lobi ke pemerintah pusat.
Menurutnya, selama ini Pemprov Jabar sudah menempuh berbagai cara untuk memuluskan agar pembangunan proyek strategis tersebut selesai dibangun. Namun, pada kenyataannya ada kendala yang harus segera diperbaiki dan dicari jalan keluarnya.
Deddy mengakui, ambisi Pemprov Jabar untuk mempunyai Bandara Internasional sangat kuat. Sebab, Bandara Udara yang terletak di Kabupaten Majalengka tersebut dipastikan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
“itu nantinya akan memacu pertumbuhan perekonomian daerah tersebut juga,”. jelas Deddy ketika ditemui belum lama ini. Deddy menilai, sselama melakukan lobi ke pusat Pemprov Jabar sebetulnya sudah meminta bantuan beberapa anggotaDPR RI agar ikut membantu menggunakan haknya sebagai anggota dewan melobi ke pusat.
“Ini anggota DPR RI Dapil Jabar apa sih kontribusinya untuk membangun Jabar? Masa, enggak bisa dorong Pemerintah Pusat untuk memastikan bantuan Rp 350 milyar ini turun,” keluhnya.
Ke depan dia berharap anggota DPR RI Dapil Jabar mampu mendorong untuk membantu proyek pembangunan Bandara segera dicairkan.
Deddy mengakui, selama ini Pemprov Jabar sudah banyak mengeluarkan anggaran untuk tahap awal pembangunan BIJB. Padahal provinsi lain yang membangun bandara ada bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Sampai saat ini masih alot karena bantuan Pemerintah Pusat Rp350 milyar belum juga turun,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat Fraksi PAN, Muhammad Najib Qodratullah enggan memberikan komentar atas keluhan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Adapun sebelumnya Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Abdul Haris Bobihue mengatakan, dalam perubahan APBD 2017 proyek BIJB memang mendapat alokasi anggaran kembali untuk kelanjutan proyek.
“Kali ini lebih ke lanjutan pembebasan lahan BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka, yaitu pembebasan lahan akses tol ke BIJB seluas 20 Ha, dan pembebasan jalan akses non tol sepanjang 1,8 Kilometer. Selain itu, dianggarkan untuk pelebaran Jalan Kadipaten-Jatibarang untuk mendukung BIJB sepanjang 7,0Km.
