jabarekspres.com, SOREANG – Adanya pengawasan melekat yang bisa dilakukan oleh setiap Polsek terhadap penggunaan dana desa dinilai Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Hilman Yusuf Sangat berlebihan.
Menurutnya, dalam pengawasan dan pembinaan selama ini penyaluran dana desa sebetulnya sudah cukup baik. Bahkan, KPK, Kejaksaan,BPK dan Inspektorat turut memantau penggUnaan dana desa. Namun, dengan melibatkan Polsek dan Babinkamtibmas untuk ikut dalam pengawasan, dirasakan tugas tersebut terlalu mengada-ada.
“Seluruh aparat desa seperti diawasi dan dijadikan target baik itu oleh aparat, LSM, sampai wartawanpun ikut menanyakan,”jelas Hilman ketika ditemui kemarin (25/10)
Hilman menilai, dana desa yang yang disalurkan sebetulnya diberikan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat dengan membuat berbagai program. Namun, bila pengawasan ini dilakukan secara langsung bukan tidak mungkin seluruh kepala desa dan aparaturnya akan merasa ketakutan dan program tidak berjalan.
Memberikan pengawasan penggunaan anggaran memang perlu dilakukan. Tetapi, pengawasan tidak perlu sampai berlebihan dengan melibatkan Kapolsek dan Jajarannya.
“Jadi bukannya malah lancar programnya nanti malah memiliki efek takut salah dan takut bermasalah dengan hukum padahal uangnnya enggak seberapa,”jelas Hilman.
Hilman memaparkan, bentuk pengawasan dan pencegahan bagi aparatur desa sebenarnya sudah diberikan pembekalan pelh pihak terkai. Dengan begitu, pada pelaksanaannya kepala desa harus bisa menggunakan dana sesuai petunjuk teknis (Juknis).
Selain itu pengawasan yang dilakukan masyarakat dan pihak terkait sebetulnya sudah cukup baik. Tinggal pemerintah harus lebih memperbanyak tenaga pendamping untuk memberikan bimbingan lanjutan.
“Kenapa selalu anggaran desa yang disoroti, coba saja bandingkan dengan pejabat setingkat Kabid dan Kasi di tingkat kabupaten, mereka pegang uang bisa lebih dari Rp 20 miliar, sudah begitu didampingi konsultan profesional.
Selain itu, dengan segala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan gaji yang diterima. Kades dibebani tanggungjawab besar. Sehingga, dengan pemberian dana desa tersebut tidak sebanding dengan penghasilan aparaturnya.
Hilma yang juga menjabat sebagai Kades Cukanggenteng ini, mengatakan, kualitas tenaga pendamping yang diberikan tidak memiliki kridibilitas yang memadai. Sehingga ketika ada pertanyaan pendamping banyak yang tidak memahami.
