jabarekspres.com, Bandung – ‎Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum). Rakor tersebut dihelat untuk membahas kesiapan Pilkada Serentak 2018 dan sejumlah isu-isu politik nasional yang berkembang belakangan ini.

Rakor yang diselenggarakan Kemendagri tersebut merupakan pertemuan pertama ‎antara Kemendagri sebagai regulator, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

Ketua KPU Arif Budiman mengatakan, rakor tersebut untuk memastikan memastikan Pilkada Serentak berjalan dengan baik. Terlebih mengenai kesiapan 171 daerah yang akan menyelenggarakan proses Pilkada.

Menurutnya, hal yang harus dipersiapkan daerah dalam menghadapi Pilkada serentak 2018 yakni ada atau tidaknya‎ konsorsium KPU di kabupaten/kota dan juga provinsi. Jika 171 daerah sudah siap 100 persen, maka pekan depan pihaknya akan memulai rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

‎”Nah 171 daerah itu sudah siap nggak, karena 171 daerah sudah tandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata Arif.

Dikatakan Arif, Provinsi Jawa Barat merupakan daerah pertama yang menandatangani NPHD. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan KPU Jawa Barat dinilai mempermudah kinerja KPU Pusat karena menandatangani NPHD dengan nilai paling besar dibanding daerah lainnya.

”Jadi kayanya berapa pun diajukan pemerintah KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan stakeholder yang lain diajukan langsung disetujui,” kata dia. (mg1/rie)