Redam Keresahan Jelang Pilkada, Minta Ulama Tetap Positif

MUI
TOLAK KEBIJAKAN FULL DAY SCHOOL: Ribuan masa Nahdlatul Ulama (NU) Lampung melakukan aksi damai di Lapangan Korpri Komplek Pemprov Lampung, Selasa (29/8). Aksi tersebut terkait penolakan kebijakan full day school di Indonesia. MUI mengimbau ulama untuk menjaga stabilitas jelang Pilkada serentak
0 Komentar

jabarekspres.com, BANDUNG – Ketua Ketua Umum Majelis Ulama Indo­nesia (MUI) Kota Bandung, KH Miftah Faridl meminta kepada setiap ulama khus­usnya pimpinan organisasi masyarakat (ormas) agar menyampaikan pesan posi­tif ihwal Pilkada serentak di Jawa Barat. Hal itu bertujuan untuk meredam segala kemungkinan gejolak isu-isu sara yang bakal terjadi.

Menurut Miftah, isu keaga­maan atau sara sangat ber­potensi terjadi. Maka, sambung dia, pihaknya mengingkat kepada siapapun untuk tetap berpikir positif tanpa harus menjatuhkan dengan cara membuat kegaduhan apala­gi menyebarkan kebencian.

”Tapi kami yakin Pilkada di Jabar khususnya di Bandung tidak akan setajam di Jakarta. Kami tahu masyarakat Jabar penuh rasa toleransi,” ucap Miftah, baru-baru ini.

Baca Juga:Lawan Hoax, PP Muhammadiyah Luncurkan AppsMuHarus Berikan Pengawasan Anak Didik

Sebagai pimpinan MUI, dia tidak menampik jika isu sara menjelang Pilkada akan ber­tebaran khususnya di lini masa, media sosial. Akan te­tapi, pihaknya sudah mengin­truksikan kepada seluruh jaja­rannya untuk senantiasa turun ke setiap lapisan masyarakat menyosialisasikan kebhine­kaan lintas agama dan budaya.

”Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mengroscek setiap berita, apalagi di medsos. Jangan dikonsumsi secara mentah,” ujarnya

Miftah melanjutkan, ormas Islam di kota Bandung jum­lahnya tidak sedikit. Maka dirinya memiliki kewajiban untuk merangkul seipapaun agar tidak terjebak dalam isu-isu yang kemungkinan terjadi.

”Kami punya kepanjangan di setiap DKM masjid. Kami juga sudah sampaikan bagai­mana antisipasi terjadinya gejolak menjelang Pilkada. Kami tegaskan Jabar harus kondusif dari isu sara atau pemberitaan hoax,” papar dia.

Dia menyebut, jika dalam proses menjelang pilkada ditemukan ada indikasi ke­gaduhan yang dilakukan oknum ormas, komunitas atau lembaga tertentu, pi­haknya tidak segan untuk mengeluarkan fatwa.

”Kalau ada perkembangan dilapangan segera kami ba­has. Jika ada idelogi yang bertentangan kami sampai­kan kepada pemerintah. Apalagi membuat keresahan, kami keluarkan fatwa,” tan­dasnya. (pan/rie)

0 Komentar