jabarekspres.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin intensif mendatangi pimpinan partai politik. Senin (18/9) giliran DPP Partai Golkar yang mendapatkan kunjungan lembaga antirasuah itu. Bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), KPK mengajak Golkar bekerja sama dalam pembentukan sistem integritas partai.
Perwakilan KPK yang hadir di kantor DPP Partai Golkar adalah Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan. Dia ditemani peneliti LIPI Syamsuddin Haris. Keduanya diterima Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham bersama pengurus lain.
Menurut Nainggolan, sejak 2012 KPK bersama LIPI telah menggagas ide membangun sistem integritas parpol. Namun, hal itu baru mulai terlaksana pada 2017. ”Ini mungkin timing-nya dianggap tidak terlalu pas, dianggap safari politik KPK,” kata Nainggolan membuka paparannya.
KPK, lanjut Nainggolan, memiliki indeks persepsi korupsi (IPK). Program yang didesain KPK saat ini bertujuan meningkatkan IPK. Dengan mengkaji banyaknya aduan yang masuk selama ini, KPK memutuskan untuk langsung datang ke parpol sebagai tempat para pejabat negara atau daerah berasal. ”Mayoritas kepala daerah kan parpol. Hanya satu atau dua yang independen,” ujarnya.
Nainggolan juga mengingatkan parpol, terutama Golkar, untuk memiliki tanggung jawab terhadap kadernya. Jika ada operasi tangkap tangan (OTT), misalnya, hal itu memiliki daya rusak terhadap posisi parpol di mata publik. ”Ada yang bilang (OTT) KPK kurang berhasil. Tapi, saya kira kalau tidak dijalani akan lebih buruk,” tegasnya.
Syamsuddin Haris menambahkan bahwa KPK dan LIPI menawarkan adanya sistem integritas parpol. Sistem itu bertujuan menciptakan parpol yang lebih akuntabel dan transparan. ”Apabila sistem ini ada, bisa dibayangkan kita memiliki parpol yang lebih akuntabel,” tutur Haris. (bay/c9/fat/rie)
