Dia menilai, negara tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan kebutuhan dasar masyarakat, karena itu dibutuhkan gerakan civil society terutama lewat perusahan-perusahaan mapan seperti bank bjb untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Aher menjelaskan pada tahun 2016 sebanyak 102 perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyalurkan program CSR-nya. Hal itu meningkat dibanding dengan jumlah tahun sebelumnya yang hanya berkisar 70 perusahaan.
Dia akan mengarahkan program CSR tersebut untuk mengatasi permasalahan di Jawa Barat. ”Insya Allah dengan kolaborasi ini akan banyak menyelesaikan permasalahan di masyarakat di samping dengan anggaran pemda,” ungkapnya.
Sementara itu, Kadisdik Jabar Ahmad Hadadi mengatakan, selain pembangunan ruang kelas baru, program unggulan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat pada 2017 ialah memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) untuk guru SMA/SMK negeri.
”Khusus di Jabar, ada pemberian dana PMU atau pendidikan menengah universial SMA/SMK, yang besarnya Rp700 ribu per siswa per tahun, ditambah Rp1,4 juta dari pusat. PMU ini hanya di Jawa Barat, ini bentuk perhatian Gubernur Jabar,” urainya.
Menurut dia, setelah alih kelola SMU/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi maka pihaknya saat ini tengah disibukkan melakukan pengukuhan-pengukuhan dan penguatan khususnya kepada beberapa UPTD yang baru saja dibentuk. (adv/bbs/rie)
