jabarekspres.com, NGAMPRAH– Bupati Bandung Barat Abubakar mengklaim, penyerapan anggaran hingga Agustus 2017 sudah berjalan baik. Hal itu menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa banyak anggaran di daerah yang masih mengendap di bank dengan total anggaran mencapai Rp 220 triliun se-Indonesia. “Saya kira penyerapan cukup baik hingga bulan ini,” kata Abubakar di Ngamprah, kemarin.
Menurut Abubakar, tahun ini justru proses lelang untuk pembangunan infrastruktur jalan sudah rampung dan tengah dalam pembangunan di lapangan. “Kalau tahun lalu justru sampai bulan delapan itu belum juga selesai lelangnya. Tapi serang lebih cepat bahkan sudah ada pengerjaan di lapangan. Ini membuktikan keseriusan dari masing-masing dinas untuk menyerap anggaran dengan maksimal,” ungkapnya.
Abubakar menegaskan, setiap dinas harus mampu menyerap anggaran sesuai dengan program kerja yang sudah disusun sebelumnya. Termasuk, dalam setiap penggunaan anggaran, masing-masing dinas harus mampu mempertanggung jawabkannya. “Tentu saya tekankan agar setiap dinas bisa memaksimalkan penyerapan anggaran disertai pertanggung jawabannya. Karena anggaran ini untuk masyarakat,” paparnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna membenarkan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa banyak anggaran di daerah yang masih mengendap di bank. Itu terjadi karena eksekutif melalui masing-masing dinas selalu berusaha mengajukan anggaran sebesar-besarnya padahal kemampuan serapannya sangat minim. “Saya selalu mengingatkan dinas agar dalam mengajukan anggaran itu sesuai dengan postur kebutuhannya. Karena jika mengajukan anggaran besar tapi dalam penyerapan program rendah itu artinya rakus karena takut anggaran diambil dinas lain,” ungkapnya.
Kondisi itu banyak ditemui dihampir semua dinas KBB, di mana sisa anggaran besar dan menjadi silpa sedangkan program di masyarakat dan pembangunan infrastruktur banyak yang tidak dikerjakan dengan tuntas. “Lihat saja angka silpa setiap tahunnya pasti besar. Saya contohkan tahun lalu saja anggaran yang tidak terserap dan menjadi silpa mencapai Rp180 miliar,” sesalnya.
Melihat kondisi itu dirinya mempertanyakan kinerja dinas, sebab dari total APBD Rp2,3 triliun dimana sekitar 62%-nya belanja tidak langsung silpa masih sangat tinggi. Ironisnya banyak kegiatan dinas yang dianggap tidak efektif dan hanya memboroskan anggaran seperti bimtek, sosialisasi dan acara lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan pembangunan infrastruktur di masyarakat. “Seharusnya memang bupati juga bisa mengecek langsung kinerja dinas seperti soal pengerjaan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai dinas ini pintar mengajukan anggaran tapi tidak mampu menggunakannya bagi masyarakat,” pungkasnya. (drx/bun)
