jabarekspres.com, BANDUNG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bergantung pada sektor perpajakan. Sekira 75 persen sumber pendapatan APBN berasal dari sektor ini. Namun menurut Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo kesadaran masyarakat tentang pajak masih rendah. Sebab itu, sejumlah langkah mesti ditempuh supaya kesadaran pajak meningkat.
Lanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari pentingnya kesadaran pajak harus ditanamkan sejak dini. Karena itu, kata dia DJP memiliki program bernama Pajak Bertutur, yang merupakan salah satu bentuk kampanye program edukasi kesadaran pajak.
Disampaikan Yoyok seluruh unit DJP akan menyelenggarakan Pajak Bertutur secara serentak pada 11 Agustus 2017, tak terkecuali Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat I.
”Program Pajak Bertutur ini merupakan salah satu upaya Ditjen Pajak meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui jalur pendidikan. Program ini dilaksanakan serentak pada Jumat, 11 Agustus 2017,” ungkap Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo.
Untuk wilayah Kanwil DJP Jabar I sendiri, sebut dia ada 19 unit kerja (Kanwil, 16 KPP, dan 2 KP2KP) yang menyelenggarakan program tersebut di 83 lokasi (SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi. ”Dan sekira 5.260 orang akan menjadi peserta,” imbuhnya.
Yoyok mengatakan, pelaksanaan kegiatan Pajak Bertutur Kanwil DJP Jawa Barat I dilaksanakan di Universitas Widyatama, Bandung. ”Kami pusatkan di Universitas Widyatama. Akan ada 600-an peserta yang hadir di sana dari 8 kampus berbeda, yaitu Universitas Widyatama, Universitas Telkom, STIE Ekuitas, Universitas Parahyangan, Universitas Sangga Buana-YPKP, Universitas Pendidikan Indonesia, Politeknik Negeri Bandung, dan STMIK-LPKIA Bandung.
”Selain itu direncanakan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengadakan Video Conference pada 11 titik di Indonesia dan akan berdialog dengan para peserta didik (Siswa/Mahasiswa),” ungkapnya.
Lanjut dia, kegiatan semacam itu bukanlah kegiatan satu-satunya untuk meningkatkan kesadaran pajak. Gerakan Sadar Pajak Nasional merupakan bagian dari program inklusi perpajakan telah dimulai sejak 2014. Nota Kesepahaman (MoU) sudah ditandatangani DJP dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Namun, Pajak Bertutur merupakan kegiatan pertama kesadaran pajak yang dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia. (rls/ign)
