“Semua sektor yang harus diperbaiki, sector pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jumlah kekerasan terhadap anak dihilangkan, tidak ada korban narkoba, semuanya, Karena jika masih terjadi kekerasan pada anak berarti tidak layak anak,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelayanan Teradu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan mengatakan ada beberapa tahapan dalam upaya menjadikan daerah menjadi daerah yang leyak anak.
Pertama kata Netty, pemerintah harus mulai membuat payung hukum serta kebijakan yang berpihak pada anak. Sehingga, dibutuhkan komitmen dari seluruh kepala daerah.
Baca Juga:Jadi Prajurit kalau Sudah Membunuh Seekor Singa JantanDiprediksi Panas, Imbau Hindari Kampanye SARA
“Banyak aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk memenuhi tahapan sebagai provinsi laik anak,”kata Netty.
Menurutnya, tantangan tersebesar bagi pemerintah untuk mewujudkan daerah layak anak adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat.
“Implementasi ini yang menjadi tantangan yang cukup besar,jangan sampai ada pencangan provinsi layak anak, tapi kemudian unsur-unsur yang merusak anak ini masih terlihat.,” kata dia.
Impelemtasi yang harus mulai dilakukan khususnya bagi para kepala daerah adalah menyelesaikan permasalahan anak jalanan, pekerja anak dan sekolah inklusi bagi anak difabel, karena permasalahan social merupakan urusan pemerintah daerah.
“Termasuk RW, kelurahan Layak anak atau kecamatan layak anak, ini harus mulai diimplementasikan, kalau sekadar pencanangan menurut saya sangat mudah, membuatlandasan hukum, membuat kebijakan sangat mudah, tapi tantangan terbesar adalah implementasinya,” pungkas Netty (adv/yan)