oleh

Akper Sumedang Dies Natalis ke-20

jabarekspres.com – AKADEMI Keperawatan (Akper) Sumedang menggelar rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-20 tahun 2017. Rangkaian kegiatan, dilaksanakan mulai tanggal 24 Juli 2017 hingga 31 Juli 2017. “Untuk rangkaian kegiatan, di antaranya pembukaan, kegiatan civitas akademik yang diikuti seluruh civitas akademika Akper Sumedang, kegiatan seminar nasional tentang kesehatan yang bekerjasama dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) serta kegiatan bazar di internal Akper Sumedang,” ujar Ketua Pelaksana Dies Natalis Akper Sumedang ke-20 Ir Diding Kelana Setiadi MKes kepada Sumeks (Jabar Ekspres Group) di kantornya, kemarin (24/7).

Kegiatan lain, kata Diding, melakukan pengabdian ke masyarakat berupa pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan alumni. “Masih ada lagi, yaitu pertandingan olahraga antarkelas serta kegiatan seremonial pada hari H, pada 29 Juli yang diisi kreativitas seni dari setiap kelas,” tandasnya.

Terang dia, terkait kegiatan seminar nasional yang bekerja sama dengan PPNI, dilakukan pada Agustus mendatang. Namun, kata dia, waktunya belum ditentukan secara pasti. “Pada saat itu, seluruh alumni Akper Sumedang selama dua dekade akan berkumpul dan bersilaturahmi,” tandasnya. Sementara itu, Direktur Akper Sumedang Drs H Dadang Rukmawan MKes mengatakan, Dies Natalis Akper Sumedang ke-20 terhitung istimewa. Sebab, kegiatan yang rutin diagendakan setiap tahun, pada 2017 ini merupakan yang terakhir.

“Berdasarkan UU No 23 tahum 2014, Pemerintah Daerah tidak boleh mengelola pendidikan tinggi. Maka, tahun depan kami sudah digabungkan dengan UPI dan tidak dibawah Pemkab Sumedang lagi. Untuk itu, tahun ini merupakan dies natalis terakhir atas nama Akper Pemerintah Kabupaten Sumedang,” jelasnya. Dadang berharap, selama perjalanan 20 tahun, tidak lantas sampai dilupakan di Sumedang pernah berdiri sebuah akademi keperawatan. Sebutnya, sudah banyak lulusan yang bekerja dan berguna bagi masyarakat Sumedang.

“Peran Akper Sumedang sendiri sangat membantu masyarakat Sumedang dalam bidang pendidikan keperawatan dan kesehatan. Semua lulusanya sudah diterima di masyarakat,” terangnya. Dadang berharap, dalam usianya ke-20 penyelenggaraan pendidikan semakin baik dan matang di Akper Sumedang. Selain itu, kata dia, kerja sama dengan berbagai pihak dari nasional ataupun internasional semakin ditingkatkan.

“Terbukti, bahwa Akper Sumedang sering menjadi acuan dan studi banding bagi akper lain milik pemerintah daerah. Selain itu, banyak lulusan Akper yang bekerja di berbagai lembaga seperti TNI, Polri, pemerintah daerah bahkan luar negeri. Alhamdulillah Akper Sumedang sampai saat ini sudah cukup diakui,” tutupnya.

Sementara itu, bergabungnya Akper Sumedang menjadi salah satu program studi (prodi) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), berimbas pada perubahan status dosen dan tenaga kerjanya. Bila sebelumnya bernaung ke Pemkab Sumedang (Kemendagri), kini beralih status di bawah naungan UPI (Kemendikti).
Adanya perubahan status ini, baik dosen maupun tenaga kerja, diberikan pilihan bernaung di Pemkab Sumedang, atau beralih status di bawah Kemendikti dengan tetap menjalankan pekerjaan di prodi Keperawatan UPI (yang sebelumnya Akper).

Dan, di antara dosen yang memilih kembali ke Pemkab Sumedang, adalah Agus Suryana SPd SKM MM, dosen sekaligus sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI), anggota Senat Akademik, Ketua Forum Dosen, Pengawas Komite Akper dam Humas Akper. Agus menjelaskan, tidak melanjutkan ke prodi Keperawatan UPI, bukanlah kehendaknya sendiri, melainkan keharusannya untuk memilih salah satunya. “Ada aturan yang memberlakukan dosen harus memilih, sebab itu saya memilih ke Pemkab,” tutur Agus saat ditemui Sumeks, kemarin.

Kembalinya ke Pemkab, terang Agus, selain karena harus memilih, dia pun berharap adanya penyegaran dalam kinerjanya selama ini. “Saya sudah mengabdi selama 33 tahun di bidang pendidikan keperawatan ini. Sebelum Akper berdiri pada 1997 atau 20 silam, sebelumnya saya juga bertugas di Sekolah Pendidikan Keperawatan,” beber Agus. Untuk penempatan posisi di Pemkab, dia mengembalikan kebijakan kepada kepala daerah. “Untuk penempatan kerja di Pemkab Sumedang, sepenuhnya hak prerogratif pimpinan (Bupati Eka Setiawan),” ujar dosen mata kuliah dasar umum ini. (atp/adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga