jabarekspres.com, BANDUNG – Tekanan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 makin tinggi. Buktinya, kemarin (13/7), ratusan masa mendatangi kantor Disdik Jabar untuk memprotes sejumlah aturan. Yang paling kentara, masalah zonasi dan jalur memorandum of understanding (MoU).
Perwakilan dari forum LSM dan Komunitas Jawa Barat Akhyad SH menilai, sistem online yang saat ini digunakan Disdik Jawa Barat masih banyak kekurangan. Malah akhirnya condong mengarah kecurang.
”Saat ini sistem MoU masih terdapat ada kecurangan. Kalau memang jalur khusus itu tak ada, lebih baik sistem lainnya (MoU, Red) juga dihapuskan,” terang Akhyad, di kantor Disdik Jabar, Jalan Rajiman, Kota Bandung, kemarin.
Dengan adanya jalur MoU tersebut, kata dia, Disdik Jabar terkesan mengistimewakan kalangan tertentu. Mending jika yang dimasukan dalam jalur MoU tersebut benar-benar siswa dari kalangan tidak mampu. ”Kalau yang masuk akhirnya orang kaya, ya percuma. Tidak pro rakyat,” tegasnya.
Kalau memang Disdik Jabar menganut sistem berkeadilan dan transparan, kata dia, baiknya disdik bisa menambah jumlah rombongan belajar dari jalur rawan melanjutkan pendidikan (RMP). Untuk diketahui, saat ini jumlah RMP di tiap sekolah 36 ditambah jadi 38 sampai 40.
”Kalo bisa ditambah lebih baik ditambah. Termasuk semua rekomendasi itu harus langsung dari kepala dinas jangan kepala sekolah. Jadi anak tersebut memang terverifikasi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan, hingga saat ini memang banyak aturan yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Alasannya, terdesak waktu.
Ahmad menjelaskan, aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru muncul pada Mei lalu. Sedangkan, untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Juni. ”Praktis, sosialisasi akan sangat singkat,” jelasnya. ”Dengan luas area Jawa Barat, tidak mungkin cukup satu bulan sosialisasi. Akhirnya sosialisasi PPDB online tidak merata,” sambungnya.
Kendati waktu sangat ringkas, dia mengklaim tetap berupaya lebih agar sosialisasi maksimal. Salah satu caranya, mengundang seluruh kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah yang ada di Jawa Barat sebelum dilaksanakannya PPDB tahun ini.
