jabarekspres.com, BANDUNG – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak khususnya di Kabupaten Majalengka, terancam. Masalahnya, hingga saat ini belum ada kesepakatan jumlah anggaran yang akan digelontorkan pemerintah daerah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka.
”Sampai hari ini (kemarin, Red.) terkait anggaran belum ada kejelasan, tentang besaran jumlah. Kemarin saja terakhir kita rapat kerja dengan dewan dan juga dihadiri oleh perwakilan dari Pemda yang diwakili asissten pemerintahan. Janjinya sebelum Tanggal 17, akhir bulan ini sesuai dengan surat dari Mendagri, jawabannya Insyaallah selesai katanya,” ungkap ketua KPU Kabupaten Majalengka Supriyatna, pada Jabar Ekspres di sela-sela acara Cerdas Cermat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, kemarin (11/7).
Meski sudah ada kesanggupan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun masih ada yang mengganjal terkait besaran nilai Rupiah yang akan dianggarkan. ”Sampai hari ini juga belum ada kejelasan kita ini mau dikasih anggarannya berapa? Terakhir sebetulnya, khusus untuk yang menjadi beban APBD kabupaten Majalengka itu terakhir kita mengajukan di angka Rp 30 Miliar,” sambungnya.
Namun, angka sebesar itu ternyata masih memberatkan pihak Pemda Majalengka. Sehingga pihak KPU pun memangkas beberapa kegiatan terutama di bidang sosialisasi dan kampanye dan KPU mengajukan angka Rp 18 Miliar.
”Kalau angkanya Rp 18 Miliar, kita akan tandatangani NPHD-nya. Tapi kalau di bawah itu, kita tidak akan menandatangan NPHD,” tandasnya.
Menurut Supriyatna, angka Rp 18 Miliar itu merupakan angka yang sangat minim. Karena minimnya anggaran itu, beberapa kegiatan akan dipangkas. Salahsatunya sosialisasi dan kampanye.
”Sudah saya sampaikan ke partai politik dan dewan. Saya sampaikan dengan angka Rp 18 Miliar itu kita sangat minim sekali terutama untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi kegiatan-kegiatan kampanye, karena hanya itulah yang memungkinkan oleh kita dikurangi,” imbuhnya.
Meski banyak yang akan dikurangi namun pihaknya akan tetap bekerja maksimal, hanya saja dia meminta pada masyarakat atau partai politik untuk menyamakan penyelenggaraan pilkada di Majalengka dengan daerah lainnya. ”Ya, jangan dibanding-bandingkan. Koq di Majalengka begini, sementara daerah lain begitu, kan saya sudah katakana dana sebesar itu memang sangat minim,” terangnya.
