jabarekspres.com, NGAMPRAH – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat diminta bisa lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Hal itu menyusul dengan terbitnya PP 18/2017 tentang kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Nominal tunjangan yang diterima oleh para wakil rakyat ini akan naik menjadi tujuh kali lipat dari gaji pokok.
Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat, Holid Nurjamil menegaskan, untuk para anggota DPRD di Kabupaten Bandung Barat, meningkatnya kesejahteraan para anggota dewan itu harus berbanding lurus dengan kinerja yang lebih baik. Sebab, Holid memandang kinerja anggota DPRD di KBB, selama ini masih kurang maksimal.
“Dengan tunjangan setiap anggota dewan yang makin tinggi harus berbanding dengan kinerja di lapangan. Salah satunya harus meningkatkan dan menjalankan fungsi pengawasan. Selama ini saya melihat pengawasan yang dilakukan oleh dewan tidak begitu maksimal,” sesal Holid kepada wartawan di Ngamprah, kemarin.
Holid memandang, kinerja para wakil rakyat selama ini bisa diukur dengan kapasitas dan fungsinya. Adapun kata Holid, para anggota dewan ini yang biasa memberikan penilaian terhadap kinerja eksekutif, kenyataannya tidak sama dengan penilaian dari pemerintah pusat.
Dia mencontohkan, terkait penilaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak berbanding lurus dengan penilaian pemerintahan pusat. “Termasuk penilaian seperti WDP oleh BPK, dan LAKIP oleh Kemenpan yang hanya mendapat nilai C. Kita di bawah rata-rata semua di Jawa Barat. Artinya penilaian dewan ini tidak selalu sinkron dengan penilaian pemerintah pusat. Tapi pada akhirnya, tidak jarang di akhir dewan selalu menilai baik kinerja pemerintah,” terangnya.
Holid menambahkan, banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan oleh para anggota dewan maupun pejabat di level eksekutif. Adapun, ia berharap, ke depan para anggota dewan ini bisa bekerja dengan kapasitas yang mempunyai kemampuan secara indivdual.
Selain itu, anggota dewanpun dituntut bekerja maksimal dalam menghasilkan perda, hingga kepada aspek kualitas dan kuantitas perda tersebut. “Fungsi budgeting, harus lebih baik lagi. Jangan sampai, proses penggaran itu tidak maksimal,” katanya.
