jabarekspres.com, NGAMPRAH – Akibat adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memutuskan untuk menunda pembangunan gedung DPRD
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat Pither Tjuandys mengatakan, pembangunan gedung dewan terhenti karena Pemkab tidak memiliki anggran untuk melanjutkan pembangunannya.Sehingga, tidak ada kaitannya dengan isu politik saat ini.
“Jadi itu murni lantaran keterbatasan anggaran serta lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan bagi masyarakat,”jelas Pither ketika dihubungi kemarin (8/6)
Dirinya mengakui, isu tak sedap sempat berhembus bahwa pembangunan gedung di tunda karena adanya isu politik. Namun, sebetulnya isu tersebut tidak benar adanya.
Pither menilai, selain keterbatasan anggaran, penundaan ini lebih memperhatikan urusan prioritas dalam pembangunan. Sehingga, alokasi anggaran harus digunakan dulu untuk kebutuhan pembangunan Infrastruktur.
“Itu yang jadi prioritas kami memperbaiki jalan bagi kepentingan masyarakat dulu. Lihat saja jalan antar desa banyak yang rusak. Buat apa kami membangun gedung dewan yang mewah dengan ratusan miliar, sementara infrastruktur jalan bagi masyarakat belum nyaman,” ucap dia.
Dirinya memastikan, penundaan gedung DPRD dilakukan tidak akan memakan waktu lama. Bahkan, akhir 2017 ini sudah mulai dilanjutkan pembangunannya melalui anggaran perubahan dan anggaran murni 2018.
Selain itu, dengan adanya rotasi pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, diharapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat lebih baik dalam bekerja. Khususnya pada pengerjaan proyek Infrastruktur.
“Jangan sampai seperti pengerjaan proyek Purabaya-Jati Saguling. Sudah dua tahun tidak beres-beres dan harus dilanjutkan di 2017 ini. Komisi III terus menyoroti proyek tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bandung Barat Anugrah sempat mengatakan, penundaan terhadap pembangunan gedung DPRD lantaran tidak mendapatkan persetujuan anggota dewan dengan alasan keuangan belum mencukupi.
Anugrah menjelaskan, pembangunan gedung ini kemungkinan akan dimulai pada akhir 2017 dengan menggunakan anggaran perubahan 2017.
Selain menggunakan APBD, pihaknya juga mengupayakan akan meminta bantuan tambahan anggaran dari pusat dan provinsi.
“Karena kebutuhan untuk pembangunan gedung DPRD ini mencapai Rp130 miliar. Sehingga kami upayakan akan cari bantuan dari pusat dan provinsi. Sesuai harapan pak Bupati, gedung tersebut bisa secepatnya diwujudkan,” tandasnya. (drx/yan)
