jabarekspres.com, CIMAHI – Program Keluarga Harapan (PKH) yang digulirkan Kementrian sosial dikota Cimahi tercatat sebanyak 7.197 orang yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Kepala Bidang Sosial (Kabidsos) Dinas Sosial Kota Cimahi, Agustus Fajar mengatakan, Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 7.300 orang.
Menurutnya, penurunan terjadi karena KPM dinyatakan sudah bisa meningkatkan kesejahteraan.Terlebih, ketika melakukan pendataan ulang banyak dari KPM sebenarnya sudah mendapat pekerjaan tetap.
“Alhamdulilah ada penurunan ini menunjukan kesejateraan masyarakat ada peningkatan dan penurunan angka kemiskinan,”jelas Agustus ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin (25/5)
Dirinya menuturkan, Program PKH waktu dulu adalah masyarakat yang tercatat sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Namun, pada 2016 ada penambahan kriteria bagi yang menerima KPM.
Untuk penerimaan manfaat seperti, lansia terlantar dan kaum disabilitas berat. Sedangkan untuk tahun depan ada tambahan kriteria yang diperluas cakupannya.Sebab, dari pemerintah pusat menginginkan bahwa kedepan harus ada seluruh warga miskin mendapatkan haknya.
Selain itu, Program PKH sendiri berdasarakan tujuan untuk meningkatkan status kesehatan seperti pertolongan untuk ibu hamil, ibu nifas dibawah umur dan juga mengurangi beban RTSM.
Dengan begitu, dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan.
Untuk penerima PKH sendiri, Agustus menyebutkan, ada lima kriteria yang ditetapkan diantaranya, persentase keluarga berpenghasilan rendah, yang ditentukan oleh pusat.
“Amanatnya seperti itu. Untuk program kemiskinan tidak lagi diserahkan kepada BPS tetapi diserahkan ke dinas sosial,” kata dia
Dia melanjutkan, untuk jumlah yang diterima oleh para penerima PKH, akan berbeda sebab ditentukan dengan komponennya masing-masing, tergantung dari berapa jumlah anggota keluarganya dan juga berapa anak yang masih sekolah.
“Tentunya berbeda antara yang anaknya SD sama yang SMP,” ucap Agustus
Dirinya menambahkan, untuk pembiayaan semua bersumber dari APBN kecuali ada beberapa hal di biayai oleh APBD seperti fasilitas pelaksanaan PKH bagi RTSM dalam mengakses pendidikan dan kesehatan.
Sedangkan untuk kegiatan PKH sendiri Agustus mengaku pemerintah Cimahi mengeluarkan dana dari APBD sebesar Rp 111.145.000.
