jabarekspres.com, NGAMPRAH – Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang terletak di jalan Padalarang digeruduk buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja. Kedatangan ratusan massa buruh ini untuk menolak kenaikan tarif dasar listrik. (TDL). Massa mulai berkumpul di halaman Kantor DPRD KBB sejak pukul 09.00 WIB. Perwakilan buruh secara bergantian menyampaikan orasi di atas mobil komando.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) KBB Kuswana menjelaskan, kenaikan TDL paling berdampak terhadap para buruh yang kebanyakan masih mengontrak rumah. Sementara, kontrakan rumah buruh rata-rata memiliki kapasitas 900 watt.
“Kedatangan kami ke kantor dewan ini untuk menyampaikan aspirasi kami, agar kenaikan listrik dibatalkan. Karena kenaikkan ini jelas ini sangat membebani para buruh dengan nilai UMK yang rendah,” teriaknya.
Selain TDL, buruh juga menyampaikan beberapa tuntutan lainnya, yakni agar Pemkab menetapkan upah minimum sektoral (UMS), membentuk dewan pengupahan, dan merevisi Perda ketenagakerjaan. Selain itu, buruh juga meminta agar kepala dinas tenaga kerja KBB Iing Solihin bersikap koperatif dengan buruh. “Seharusnya dari Pemkab juga bisa menerima kami agar kami bisa membeberkan harapan buruh. Termasuk soal upah sektoral, kami minta agar diwujudkan oleh Pemkab,” terangnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengaku akan menyampaikan semua tuntutan buruh ke DPR RI. Surat rekomendasi dari DPRD KBB katanya, langsung dibuat dan ditandatangani pimpinan dewan.
“Hari ini juga, kami rekomendasikan tuntutan buruh ke pusat. Sekretariat dewan sedang menyiapkan rekomendasi ini. Semua pimpinan dewan siap tandatangan,” ujarnya.
Aa memahami keinginan para buruh terkait dengan kenaikan tarif listrik. Sehingga DPRD bergerak cepat untuk menyampaikan keinginan buruh ini. “Kita upayakan agar keinginan para buruh dapat terwujud. Kami sebagai wakil rakyat akan menyampaikan seluruh aspirasi rakyat seperti yang dirasakan oleh buruh ini,” tandasnya. (drx)
