Salah satu poin yang harus diperjelas, kata dia, terkait tes kesehatan dan tes buta warna bagi calon siswa SMK. Teknis pelaksanaan tes tersebut masih belum jelas.
”Ini yang harus dijelaskan. Jujur kalau sekolah yang mengadakan belum sanggup, tenaga medisnya dari mana, peralatan juga tidak ada. Makanya jangan abu, kalau mau dibuat regulasi itu, dinas yang menyediakan,” paparnya.
Di samping itu, lanjut Deni, dalam aturan tersebut rencananya bagi calon siswa SMK tidak dibatasi zona wilayah. Sehingga bebas mau ke sekolah mana saja, baik di luar wilayah. Hal ini tentunya akan menimbulkan kegelisahan. Sebab dikhawatirkan siswa menumpuk di sekolah yang dianggap unggulan.
”Jadi harus ada pemerataan, jangan sampai nanti ada sekolah yang tidak punya siswa. Harus dikaji juga,” urainya.
Sementara itu, pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Cianjur yang juga Kepala SMAN 1 Pacet Aep Suherman mengatakan, di lingkungan SMA, pihaknya akan melakukan rapat untuk menentukan kebijakan daerah. Rencananya rapat tersebut akan digelar, hari ini (13/5).
”Besok (hari ini, Red) akan dibahas di rapat MKKS SMA, terkait PPBD dengan sistem terpadu,” tegasnya.
Menurutnya, bagi sejumlah sekolah yang SDM-nya sudah memadai, kebijakan perubahasan sistem PPBD menjadi terpadu mudah untuk dipahami. Tapi bagi sekolah yang berada di pinggiran tentunya butuh sistem yang lebih mudah.
”Jadi harus dibuat semudah mungkin. Kami juga sedang menunggu untuk sosialisasi penerapan sistem baru tersebut,” katanya.
Ditanya terkait PPBD terpadu, BP3 Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk Cianjur dan Sukabumi serta Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur belum mau berkomentar.
Sementara itu, salah seorang orangtua siswa kelas IX, warga BTN Mayak Asri blok i No 1 Desa Mayak Kecamatan Cibeber, Neng Widya Ningsih, 42, mengaku tidak tahu banyak tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.
”Saya sedikit tahu tentang program PPDB, tapi masih ada beberapa sekolah khususnya dekat rumah yang menginformasikan lewat selembaran brosur tentang pendaftaran tahun ini. Dalam brosur tersebut tertera mekanisme pendaftaran,” ungkapnya. (zis/rus/bay/rie)