Menurut Untung, pelaksanaan PPDB 2017 ini menjadi tantangan pertama bagi Dinas Pendidikan Jabar pasca alih kelola SMA/SMK dari daerah ke tingkat provinsi. ”Ini jadi tantangan pertama untuk melaksanakannya dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, pemerhati pendidikan asal Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Muhamad Parhan menyatakan, dalam menyambut PPDB SMA/SMK di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi sudah seharusnya mempersiapkan sarana prasarana penunjang guna menyambut antusiasme peserta didik untuk masuk ke SMA/SMK yang kini sudah masuk dalam wewenang Pemprov Jabar.
”Yang terpenting sekarang harus mempersiapkan sarana prasarana terlebih dahulu, kalau tidak nanti terjadi human error,” ungkapnya.
Kalaupun nanti akan dilakukan sistem online, maka harus dipersiapkan website dan juga sumber daya manusia yang mumpuni. Meskipun dia mengakui saat proses PPDB tahun ini pasti ada kekurangan dikarenakan adalah kali pertama Pemprov menangani PPDB. Namun dia menilai Pemprov sudah seharusnya mempunyai sistem yang baik untuk menghadapi PPDB.
Belum lagi masalah sosialisasi, Pemprov harus sudah mulai terhadap 1.549 sekolah di Jabar, mengenai aturan dan sistem yang bisa jadi ada perubahan setelah kini ada di tangan Pemprov.
Untuk itu, dia meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk segera bergerak melakukan sosialisasi dan persiapan menjelang PPDB 2017 agar siswa tidak terganggu untuk melanjutkan kewajiban pendidikannya. ”Saya kira Pemerintah sudah tahu caranya,” pungkasnya. (fik/yan/rie)
