jabarekspres.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin bahwa tidak akan ada kenaikan harga pada berbagai komoditas bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2017 Mei hingga Juni mendatang.
Untuk menjamin hal ini, Kementan menggandeng TNI dan Polri untuk memastikan stok pangan dari petani sampai ke gudang pemerintah tanpa diganggu oleh tengkulak. Selain itu, sanksi berat telah disiapkan untuk para spekulan atau pemain harga.
Dalam Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) percepatan luas tambah lahan dan serapan gabah di Auditorium Kementan, kemarin (3/5), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa stok beras nasional saat ini masih aman. Yakni pada angka 2,2 juta ton.
”Tidak ada alasan harga beras naik, seluruh gudang Bulog di Jakarta penuh,” ungkap Amran.
Tidak hanya beras, Menurutnya jika melihat stok saat ini, harga kebutuhan pokok lain juga seharusnya tidak naik. ”Contohnya bawang, di petani harganya Rp 8 ribu per kilo, biasanya Rp 15 ribu,” kata Amran.
Sementara itu, stok bawang putih dan bawang merah memang belum tersedia untuk puasa dan Lebaran tahun ini. Amran mengatakan, surat darinya sudah direspon oleh kementerian BUMN untuk impor bawang merah sebanyak 2 ribu ton dan bawang putih seribu ton bawang putih. ”Insya Allah pengadaannya cepat,” katanya.
Amran meminta semua pihak untuk turut mengontrol harga di pasaran. Terutama untuk bawang putih dan bawang merah. Dengan dibukanya kran impor, menurut Amran tidak logis jika harga bawang justru naik. ”Kalau dominan impor pasti murah, yang mahal kan biasanya dari dalam negeri,” kata pria asal Sulawesi selatan ini.
Dalam catatan Badan Ketahanan Pangan Kementan, hanya stok untuk daging sapi dan kedelai yang mengkhawatirkan. Untuk itu, kran impor untuk daging sapi juga bakalan dibuka. ”Untuk daging sapi, saya sudah minta (diimpor, Red) 40 ribu ton,” kata Amran.
Selain Impor, Arman juga menyiapkan berbagai strategi untuk memperbaiki stok beberapa komoditas. Salah satunya dengan mempercepat penyerapan stok dari petani ke gudang-gudang milik pemerintah. ”Kita percepat serapan terus sampai jumlah yang menguntungkan petani,” katanya.
