Emil juga menggambarkan, inovasi sistem antrean melalui SMS yang dilakukan di RSUD Kota Bandung. Warga yang ingin berobat kini tidak perlu lagi mengantre dari pagi-pagi buta hanya untuk mendapatkan nomor antrean.
”Orang harus mengantri untuk mendapat nomor antrian. Saya kira itu sistem yang terlalu primitif untuk di zaman sekarang,” katanya.
Kedua mekanisme pelayanan publik itu yang disarankan untuk diterapkan juga di beberapa layanan Kanwil Kemenhukham Jawa Barat, seperti proses pembuatan dokumen imigrasi dan paspor.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Susy Susilawati mengatakan, Kantor Imigrasi di Jawa Barat yang tersebar di delapan wilayah memang sibuk melayani hingga 30.500 permohonan paspor tiap bulan. Di Kota Bandung saja, setidaknya ada 350-400 permintaan paspor tiap hari. Belum lagi pelayanan lainnya, seperti pengawasan terhadap orang asing yang tinggal di Kota Bandung yang berjumlah 12.408 orang.
Begitu pula dengan pelayanan hukum dan keamanan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelayanan di rumah-rumah tahanan. Dia ingin agar pelayanan tetap optimal kepada 21.917 tahanan di Jawa Barat.
”Inovasi ini kami perlukan agar dengan kondisi yang ada kita tetap bisa memaksimalkan pelayanan kepada publik di rumah-rumah tahanan,” ucap Susy. (pan/fik)
