jabarekspres.com, CIMAHI – Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0609/Kabupaten Bandung, Kapten Arm Tedi Sofyan menyebutkan ada dua program dalam membantu permasalahan pertanian. Hal itu terkait dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Menteri Pertanian untuk membantu melakukan pendampingan terhadap petani dan isu pertanian.
Sebut dia, pendampingan itu terkait Upaya Khusus (Upsus) dan yang kedua Serapan Gabah Petani (Sergap). Untuk Upsus, sesuai dengan komando dari panglima, seluruh Komando Satuan Kewilayahan mulai dari Babinsa sampai Danramil diperintahkan untuk membantu masalah pertanian mulai pengolahan tanah sawah, penanaman padi sampai dengan panennya.
Sedangkan untuk Sergap program ini dilakukan setelah panen yang bertujuan membantu Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam penyerapan gabah. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpes) nomor 20 tahun 2017, bahwa TNI membantu bulog dalam penyerapan gabah.
”Produk gabah kalau sesuai perpres itu, untuk GKP (gabah kering pungut) seharga Rp 3.700/Kg, kemudian gabah kering giling (GKG) seharga Rp 4.600/Kg, kemudian beras medium itu seharga Rp 7.300/Kg,” ujarnya, usai menghadiri pembekalan wawasan kebangsaan, di gedung Siliwangi Makodim 0609/Kabupaten Bandung, Jalan Gatot Subroto Kota Cimahi, beberapa waktu lalu.
Dia melanjutkan, selain penerimaan GKP, GKG dan beras medium, ada juga peraturan yang mengatur kalau semua jenis gabah bisa diterima dan dibeli oleh bulog dengan harga terendah senilai Rp 3.700/Kg. Hal ini dilakukan bertujuan untuk pelaksanaan swasembada pangan.
Tedi menjelaskan, dari tiga Kota dan Kabupaten yang masuk kedalam wilayah Kodim 0609 yaitu Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ada sekitar 114.137 hektar luas lahan pertanian dan Kabupaten Bandung yang mempunyai lahan paling luas.
”Dari 3 wilayah ini, lahan pertanian yang paling luas itu ada di Kabupaten Bandung, dengan luas 69 ribu hektar dan KBB diurutan kedua dengan lahan seluas 45 ribu hektar sedangkan untuk Kota Cimahi hanya ada 137 hektare saja,” jelasnya.
Sampai saat ini, menurut Tedi, dalam upaya membantu bulog dan petani serta membantu pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan ini, pihaknya belum menemui kendala apa pun. ”Sementara untuk di tiga wilayah ini sudah berjalan dan tidak ada kendala atau masalah dalam penerapan program upsus dan juga sergap ini,” katanya.
