bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat diminta bisa meningkatkan pelayanan kepada bayi di bawah umur lima tahun (balita) dan ibu hamil (bumil). Hal itu dilakukan guna menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Bandung Barat yang dinilai masih cukup tinggi.
”Layanan kesehatan bagi bayi dan ibu hamil harus dioptimalkan. Karena, data yang saya tahu angkanya masih tinggi. Baik itu dokter, perawat dan bidan, terutama mereka yang ada di pelosok desa, seperti di wilayah selatan,” kata Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sundaya kepada wartawan kemarin.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan KBB, pada 2016 kasus AKI berjumlah 31 kasus, sedangkan AKB berjumlah 114 kasus. Kendati angka kematian pada ibu dan bayi saat persalinan tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun 2015, di mana AKI terdapat 40 kasus dan AKB terdapat 116 kasus. Namun di KBB angka kematian ini masih terbilang tinggi.
Sundaya menilai, tingginya angka kematian ibu melahirkan dan bayi tidak terlepas dari pengetahuan, transportasi, puskesmas yang jauh serta bidan yang tidak selalu di tempat. Di wilayah selatan seperti Kecamatan Rongga, Cipongkor, Gununghalu misalnya, faktor jarak tempuh yang cukup jauh menuju Pondok Bersalin Desa (polindes) kerap menjadi kendala masyarakat.
Sehingga ketika ibu hamil akan melahirkan dan dalam keadaan kritis, tidak jarang nyawanyapun jarang tertolongkan. ”Pilihan masyarakat yang tinggal di pelosok akhirnya menggunakan dukun beranak, padahal cara-cara tradisional itu sangat rentan kematian. Ini benar-benar harus diperhatikan pemkab,” jelasnya.
Sundaya juga menyoroti sosialisasi kesehatan yang harus ditingkatkan dari instansi, pasalnya banyak ibu yang ingin melahirkan tidak mengerti ke mana harus melapor. Untuk itu Dinkes harus proaktif berupaya mengurangi angka kematian ibu dan bayi, sehingga angka kematian ibu melahirkan dan bayi berkurang.
Sundaya menambahkan pihaknya juga kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan, terutama di pedesaan. Menurutnya bahwa warga ketika meminta rekomendasi dari puskesmas untuk persyaratan BPJS, terkadang itu terkesan dipersulit. ”Jangan sampai masyarakat dipersulit terkait pelayanan kesehatan. Termasuk masyarakat yang ingin membuat BPJS, begitu juga dengan pelayanan di rumah sakit harus dilayani dengan sebaik mungkin,” pungkasnya. (drx/fik)
