Oleh karenanya, pengawasan dari DPRD harus ditingkatkan untuk memantau calon petahana yang rawan menggunakan uang rakyat dipakai untuk kepentingan politik pribadi. Selain itu, masyarakat juga harus lebih cerdas memilih calon untuk memimpin Kabupaten Bandung Barat lima tahun ke depan.
”Pengawasan dari DPRD harus ditingkatkan. Jangan sampai uang rakyat dipakai kepentingan politik. Masyarakat juga jangan menilai bantuan dari petahana itu sebagai bantuan murni bagi rakyat, karena bantuan itu untuk kepentingan politik saja demi mendapatkan kekuasaan,” terangnya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat Dadan Supardan berharap, menjelang akhir kepemimpinan Abubakar, harus menunjukkan penyerapan APBD secara optimal dan tepat sasaran kepada masyarakat. Kepentingan politik menjelang Pilkada, kata dia, jangan sampai mempengaruhi kebijakan penggunaan APBD sesuai yang sudah disepakati bersama dewan.
”Artinya, jangan sampai APBD untuk pembangunan, malah dirusak dengan kepentingan politik pribadi,” katanya. (drx/fik)
