bandungekspres.co.id, SUMUR BANDUNG – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mematenkan tim saber Pungli di Kota Bandung. Hal ini menyusun tertangkapnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) oleh Satreskim Bandung.
Emil -sapaan Ridwan Kamil- mengatakan, pihaknya sangat senang dengan terbentuknya tim saber pungli. Sebab, sebelum adanya tim saber, Pemkot Bandung bisa disebut tidak punya gigi memberantas praktik korupsi.
Menurutnya, saat ada laporan tentang permasalahan di suatu instansi maupun lainnya, pemkot Bandung tidak miliki petugas khusus untuk melakukan penindakan.
”Saya minta kepada KPK, agar Saber Pungli diaktifkan permanen saja. Agar pemerintah daerah punya instrumen penegakan hukum yang jelas,” ujar Emil menggelar rapat bersama tim Deputi Pencegahan KPK di Pendopo Kota Bandung, kemarin (9/2).
Emil mengungkapkan, KPK sendiri mengapresiasi Kota Bandung terkait tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang dianggap konsisten.
”Intinya kami diapresiasi karena sebagian besar misi dan visinya KPK untuk penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Bandung sudah banyak direspon. Salah satunya adalah pengelolaan ASN kami dianggap KPK satu satunya kota yang paling konsisten taat aturan kelola SDM, seperti lelang jabatan, pemberhentian, pemecatan yang menurut KPK tidak banyak terjadi di Indonesia hanya di Bandung yang konsisten. Saya juga enggak punya kepentingan jadi memberikan sepenuhnya pada sistem,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha mengungkapkan, kedatangannya ke rumah dinas wali Kota Bandung untuk memastikan setiap kota/kabupaten di Jabar membuat rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi. Di mana sebelumnya, KPK telah memberi supervisi kepada tiap pemda yang tertuang dalam MoU Komitmen Gubernur 2015 lalu.
Adapun, pada saat itu, pihaknya sudah memberikan pedoman-pedoman yang mesti masuk di rencana aksi itu. Seperti ada yang disebut rencana wajib dan urusan opsi sesuai isu lokal di masing-masing daerah.
”Salah satu komitmen tersebut terkait pengelolaan APBD, mulai proses awal perencanaan musrenbang dari level bawah,” kata Asep.
