bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Dalam proses openbidding yang masih kosong dalam Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) diminta lebih transparan dan akuntabel. Sehingga, pejabat yang terpilih benar-benar pejabat yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas.
Direktur Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapol Ekbang) Bandung Barat Holid Nurjamil mengutarakan, selama ini dalam proses perekrutan dan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabat struktural seringkali tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal itu, lantaran dalam tugas melakukan pengangkatan dan penempatan jabatan seringkali mengidahkan ukuran-ukuran objektif.
”Terbukti dengan tahun lalu kinerja aparat pemerintah Bandung Barat mendapatkan nilai C dari kementerian,” terangnya kepada wartawan di Ngamprah, belum lama ini.
Untuk itu, lanjut Holid, bagi tim seleksi diharapkan bisa lebih objektif dengan tidak melakukan penilaian dengan mempertimbangkan secara politis. Hal itu Ia kemukakan bukan tanpa alasan, sebab dalam beberapa bulan lagi Bandung Barat akan memasuki tahapan-tahapan proses Pemilihan Kepala Daerah Periode 2018-2023.
”Hapus paradigma lama karena faktor kedekatan ataupun karena alumni atau almamater dari sebuah Perguruan Tinggi tertentu,” ujarnya.
Dengan keras, Ia pun mewanti-wanti dalam prosesnya, openbidding harus terhindar dari praktek-praktek jual beli jabatan. Pasalnya, contoh praktek jual beli jabatan ini sudah tampak dibeberapa daerah. ”Seperti contoh di Klaten yang tertangkap OTT oleh KPK,” ujarnya.
Dengan menggandeng perguruan tinggi, diharapkan tim seleksi mampu melakukan penilaian dalam sejumlah tes. ”Kami berharap kinerja perangkat daerah menjadi lebih meningkat dan ketika ada penilaian kembali atas LAKIP oleh Kemenpan RB peringkat kita di tahun depan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Abubakar melantik Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus dengan 23 pejabat setingkat eselon IIB dan 62 pejabat setingkat eselon IIIA untuk mengisi format Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru. Sementara dari proses openbidding sampai dengan terpilihnya pejabat definitif diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih selama 1,5 bulan. Sehingga, akan rampung pada Februari, mendatang. (drx/nit)
