bandungekspres.co.id, JARING kekuasaan menggoda siapa saja. Boleh jadi salah satunya, Atty Suharti yang tak lain adalah istri mantan Wali Kota Cimahi Itoch Tochija. Akankah Atty bisa memperpanjang trah suaminya di Cimahi? Ataukah ada sosok lain yang tengah dipersiapkan?
—
Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Suharti kini belum lepas dari jerat hukum. Dia menyandang status tersangka bersama suaminya Itoch Tochija. Mereka ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan menerima suap ijon proyek Pasar Atas Baru senilai Rp 6 miliar.
Khusus dari sisi politik, Atty harus menerima kenyataan jika dia tidak bisa ”sebebas merpati”. Menebar janji demi meraih simpati.
Calon kepala daerah yang berstatus tahanan memang tidak kehilangan hak sebagai peserta pilkada sebelum ada putusan pengadilan yang bersifat inkracht. Namun, haknya dalam menjalani tahapan kampanye dipastikan mengalami perbedaan.
Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyatakan, secara prinsip, tersangka yang sudah ditahan sekalipun tetap memiliki kedudukan yang sama sebagai kontestan pilkada. Tetapi, karena hal itu masuk dalam kategori berhalangan, aktivitas yang bersifat tatap muka tidak bisa dilakukan. ’’Kalau dia sudah dipenjara, jenis kampanye yang berkaitan dengan kehadiran dia itu tidak bisa dilaksanakan,’’ ujarnya di kantor KPU Pusat, Jakarta, kemarin (5/12).
Sebagai gantinya, lanjut Sigit, aktivitas kampanye dapat dilakukan tim sukses melalui penyebaran bahan kampanye atau pertemuan terbuka. ’’Hak kampanye melalui alat peraga dan iklan di media cetak juga masih dapat,’’ jelasnya.
Lantas, bagaimana dengan kampanye debat terbuka? Sigit menjelaskan bahwa sebetulnya debat merupakan aktivitas yang bersifat wajib. Bahkan, sudah disiapkan sanksi berupa tidak diberikannya hak iklan media jika debat tidak dilakukan. Dalam pasal 22A ayat 2 Peraturan KPU (PKPU) diatur secara limitatif bahwa calon boleh tidak mengikuti debat kalau menjalankan ibadah atau menderita sakit.
Karena itu, bila merujuk aturan tersebut, calon berstatus tersangka yang menjalani tahanan masih memiliki kesempatan. Namun, semua akan bergantung pada perizinan dari lembaga penegak hukum. ’’Artinya, kalau dia tidak bisa ikut, harus ada keterangan pasti yang disampaikannya kepada KPU,’’ terangnya.
