bandungekspres.co.id, BANDUNG – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemasukan pajak masih sedikit. Sementara, pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan pinjam kepada pihak luar.
”Mau pemasukan dari mana Indonesia, yang bajar pajak masih sedikit, pimjaman masih nggak boleh, daerah maunya dapat tambahan banyak, uang dari mana kita?” tuturnya saat mengisi kuliah umum di Universitas Padjadjaran Bandung dengan mengangkat tema “Kenali Anggaran Negeri: Membangun Fondasi Demi Pertumbuhan yang Lebih Berkelanjutan”.
Mantan direktur bank dunia tersebut mengatakan, masih ada jarak antara pendapatan dan anggaran, mengingat pendapatan negara sebesar Rp 1.786,2 triliun. Sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.082,9 triliun.
”Makanya pemerintah masih harus menggunakan utang,” ucapnya.
Sri Mulyani menekankan pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang saat ini masih mendominasi dibanding penerimaan non-pajak. Penerimaan pajak mencapai Rp 1.355,2 triliun, bea dan cukai sebesar Rp184 triliun, PNBP sebesar Rp245,1 triliun.
”Kalau tidak mau bayar pajak, pemerintah diminta jangan berhutang, belanja tidak mau ditekan, solusinya cuma satu yaitu Dimas Kanjeng,” candanya yang menyulut tawa.
Untuk terus meningkatkan penerimaan pajak, kata Sri Mulyani, perekonomian harus kuat. Menurutnya berbagai sektor ekonomi primer, sekunder, dan tersier di Indonesia harus diperkuat.
”Perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang besar karena pengaruh ekonomi dunia. Pajak penghasilan yang non migas mengalami tekanan sejak tiga tahun lalu,” kata perempuan yang akrab disapa Ani tersebut.
Sementara itu, Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad mengatakan, kuliah umum itu untuk mengedukasi publik mengenai APBN untuk kemamuran rakyat. Selain itu, kuliah umum itu untuk pemahaman holistik mengenai praktik ekonomi yang dilakukan negara.
”Unpad perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, kami ingin tumbuh bersama dipercaya publik. kami senantiasa melebarkan sayap dengan invoasi agar ke depannya kami dapat berkolaborasi memperkuat ekonomi bangsa dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah,” kata Tri Hanggono. (nit/rie)
