Sistem lelang jabatan ini, lanjutnya, dilakukan dengan membuka pendaftaran untuk semua anggota yang memenuhi semua persyaratan untuk posisi tertentu. ”Semua anggota yang memenuhi syarat bisa mendaftar,” ujarnya.
Nanti, tim Polri akan meranking tiga besar dari semua anggota yang mendaftar. Tiga besar pendaftar ini nanti akan diajukan ke Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). ”Di sini dipilih dari tiga besar itu,” paparnya.
Dia menuturkan, dengan begitu kemungkinan pungli untuk mendapatkan jabatan tertentu akan diminimalisir. ”Tidak bisa mereka mengatur siapa yang menjabat di posisi tertentu. Semua berdasar kemampuan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan, saat ini Satgas Saber Pungli sedang menggodok sejumlah perangkat aturan yang nantinya akan menjadi panduan Satgas tersebut dalam bertugas.
”Kami mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan tugas, yakni buku panduan, rencana aksi hingga enam bulan ke depan (November 2016-Mei 2017), format laporan mingguan dan bulanan, kelengkapan administrasi untuk tenaga ahli,” ujarnya.
Dia menuturkan, perkuatan aturan Satgas Saber Pungli ini penting untuk meningkatkan efektivitas satgas tersebut. Sehingga, setiap kementerian bisa bersih dari pungli. ”Aturan ini mempermudah kerja,” paparnya.
Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menerima laporan pengaduan pungutan liar sebanyak 10.520 sejak 28 Oktober 2016 hingga 22 November 2016. ”Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera,” kata Wiranto.
Wiranto kemudian merincikan laporan atau keluhan masyarakat tersebut. Ada sebanyak 2.949 laporan lewat pesan singkat ke nomor 08568880881, 4.405 laporan SMS ke nomor 1193, 1.241 laporan pungli lewat surat elektronik, dan 743 laporan yang disampaikan melalui sambungan telepon. ”Selain itu sebanyak 1.123 laporan masuk lewat aplikasi android, 7 laporan langsung ke Sekretariat Satgas Saber Pungli di Kemenkopolhukam serta 52 laporan lewat surat pos,” ujarnya.
Bagian lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Satgas saber pungli di internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mulai bergerak di berbagai area. Namun karena baru dibentuk 12 hari, dia mengaku belum bisa membeberkan sejauh mana capaian yang sudah didapat. ”Belum bisa diumumkan, masukan dan laporan akan terus dipantau dan diselidiki,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (27/11).
