Dia menampik, ada anggapan bahwa terdapat unsur intimidasi yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat agar masyarakat rela melepas tanahnya untuk dibangun runway BIJB Kertajati. ”Kalau pemilik tanah diintimidasi oleh gubernur, ini ada apa sebenernya? Kita gak tau (pelaku), makanya itu tugas penegak hukum, apakah spekulan, apakah ada unsur politis di dalamnya,” pungkas dia.
Sebelumnya bentrok antara pihak aparat keamanan dan warga pecah saat Badan Pertahanan Nasional sedang melakukan pengukuran perluasan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Sejumlah warga Sukamulya menolak pembangunan mega proyek Provinsi Jawa Barat itu dan untuk menenangkan situasi, polisi pun sempat menembakkan gas air mata kepada kerumunan massa yang menolak dan mereka membalas menyerang dengan lemparan batu dan katapel. Akibat kejadian tersebut sejumlah warga diamanankan pihak kepolisian.
Meski terdapat penolakan dari sejumlah warga yang enggan menjual tanahnya untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, proses pengukuran tanah tetap dilanjutkan. (ant/yan/rie)
