Dia mencontohkan masih banyak perusahaan yang membuat pembukuan ganda. Yang dilaporkan untuk pajak dengan laporan untuk pemilik jauh berbeda. ”Di Singapura, petugas KPK-nya masuk ke perusahaan yang melakukan penindakan tidak terpuji tadi,” imbuh Agus.
Saat ini, KPK memang sedang menunggu aturan dari Mahkamah Agung yang akan jadi pedoman penindakan masalah hukum khususnya korupsi di korporasi. Aturan dalam bentuk surat edaran MA itu kini dalam tahap finalisasi.
Langkah-langkah perbaikan korporasi itu untuk meningkatkan rangking kemudahan berbisnis di Indonesia. Sebab, saat ini posisi Indonesia masih di kisaran 106.
”KPK sangat berharap BUMN jadi role model saat bicara good corporate governance. Ternyata bayangan role model belum terjadi,” tambah alumnus Teknik Sipil ITS itu.
Dia pun mendorong agar pengawasan pemerintah terhadap BUMN lebih diperketat lagi. Tapi, caranya tidak dengan menempatkan pegawai negeri sipil menjadi komisaris. Sebab, konflik kepentingannya akan sangat besar. Misalnya pada saat BUMN kontruksi mengikuti lelang proyek di kementerian pekerjaan umum. ”Sebetulnya seorang pegawai negeri tidak boleh merangkap menjadi komisioner perusahaan” ungkap mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (yan/jpg/rie)
