bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Sekretaris Daerah Bandung Barat, Maman S Sunjaya meminta seluruh pegawainya untuk melakukan pembenahan terhadap laporan keuangan daerah. Hal tersebut diintruksikan untuk seluruh aspek pemerintahan, termasuk sektor pendidikan.
”Bandung Barat kan sudah lama meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP), saat ini waktunya kita mera Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 2017 mendatang,” kata Maman dalam Sosialisasi Pembenahan di Lingkungan Pendidikan Bandung Barat di Ballroom Lantai 4 Gedung B Komplek Pusat Perkantoran Pemerintahan Bandung Barat, kemarin (14/11).
Menurutnya, dunia pendidikan turut memberikan kontribusi terhadap penilaian. Terutama menyangkut pengelolaan aset, pendokumentasian hingga pembelanjaan barang yang dilakukan langsung oleh pihak sekolah.
”Perbaiki pengadministrasian di tingkat sekolah. Jangan sampai menjadi temuan yang akan berpengaruh terhadap penilaian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap laporan keuangan kita,” katanya.
Dia menghimbau kepada para kepala sekolah dan bendahara untuk lebih bekerjakeras serta mengetahui semua aset di sekolah, diantaranya, sertifikat tanah, luas bangunan dan barang.
Menurutnya, para bendahara barang harus ikut mendorong program-program kepala sekolah. Ini dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran anggaran yang akan menjadi temuan pada pemeriksaan nanti.
”Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pendidikan diharapkan terjun langsung ke lapangan,” ucapnya.
Bahkan, Kepala UPTD harus mengecek bantuan-bantuan, baik berbentuk uang maupun belanja barang. Sehingga data yang dikumpulkan bisa falid dan sesuai dengan penempatannya.
Seperti diketahui, sejak 2014 lalu, Kabupaten Bandung Barat terus mendapatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain persoalan aset, buruknya pengelolaan keuangan juga menambah daftar gagalnya untuk mendapatkan predikat WTP dari BPK. (drx/nit)