bandungekspres.co.id, BANDUNG – Lanjutan rapat koordinasi untuk penanganan Banjir di wilayah Bandung raya saat ini memasuki babak baru. Salah satunya, pembentukan kesepakatan bersama yang tertuang dalam penandatanganan komitmen dalam melakukan Rencana Aksi Multi Pihak (RAM IP).
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, inisiasi pertemuan seluruh kepala daerah di wilayah Bandung Raya ini nantinya membahas penyusunan rencana sekaligus implementasi pekerjaan untuk penanganan banjir di masing-masing wilayah.
”Penyusunan RAM IP sendiri harus merujuk pada rencana pemerintah pusat. Sehingga antar daerah ada sinergitas dan persepsi yang sama,” jelas Deddy usai penandatangan RAM IP di Gedung Sate, kemarin (10/11).
Menurutnya, selama penanganan banjir di masing masing arah masih mengandalkan program sendiri-sendiri, maka efeknya bersifat parsial. ”Makanya lebih baik apabila penanganan banjir Bandung Raya dilakukan secara komprehensif, holistik, dan terukur berbasis pemodelan numerik,” ucap Deddy.
Menurut Deddy, permodelan numerik ini berisi pekerjaan yang harus dilakukan setiap pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya yang meliputi penanganan struktural, non-struktural, dan kultural.
”Kita berharap, pernyataan bersama ini menjadi titik tolak untuk memperkuat koordinasi dalam menangani berbagai permasalahan di daerah, terutama dalam pengurangan genangan banjir Bandung Raya,” urainya.
Sementara itu, minimnya usulan anggaran pada Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar disebab pada kemampuan. Menurut BPBD Jabar, pengajuan harus wajar dan rasional.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mendukung dengan diputuskannya kesepakatan bersama terkait penyusunan permodelan numerik yang akan menjadi panduan dalam penanganan banjir di kawasan tersebut.
Emil sapaan Ridwan Kamil mengatakan, dengan adanya kesepakatan kerjasama permodelan numerik lintas Pemda kabupaten/kota akan semakin memudahkan penyelesaian masalah banjir.
”Lahirnya badan koordinasi ini kami enak, nanti Pak Wagub (Deddy Mizwar) menyediakan ruangan khusus. Kalau ada apa-apa datang ke ruangan itu saling ngasih tahu problem di mana sehingga koordinasi jadi mudah,” ucap Emil.
Menurutnya, sebelum adanya penandatangan pemodelan numerik RAM IP antara Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar, dan Pemda kabupaten/kota penanganan banjir di Bandung Raya berjalan sendiri-sendiri. Sehingga, penanganan banjir sulit dilakukan secara optimal.