bandungekspres.co.id, BANDUNG – Untuk mempercepat pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Pemprov Jabar berencana akan membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk mempercepat pembebasan lahan.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, Timsus ini terdiri unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan pemerintah pusat.
”Ini dibentuk untuk mempercepat pembebasan lahan tersebut yang selama ini dinilai lamban dan banyak hambatan,” jelas Deddy ketika ditemui di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) usai rapat koordinasi (Rakor) di Jalan Soekarno Hatta kemarin (7/11).
Menurutnya, tim ini akan terbentuk pekan depan yang selanjutnya membuat rumusan kerja untuk mempercepat pembebasan tanah di sana.
Menurut Deddy. rencana kerja timsus ini akan mengatasi berbagai persoalan penghambat pembebasan lahan. Dengan begitu, nantinya akan dapat dengan mudah melakukan koreksi dan memeriksa kelengkapan berbagai dokumen.
”Timsus ini juga ada yang memiliki peran sebagai negosiator,” sambungnya.
Penolakan warga, katanya, lebih banyak mencuat karena adanya provokasi dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan atas pembebasan lahan.
”Justru yang menolak ini tidak memiliki lahan di situ. Makanya, kita perlu koordinasi dengan Kapolda, Pangdam, dan Kajati,” kata Deddy
Di tempat sama Kepala BPN Kabupaten Majalengka Darmanto mengakui, persoalan pembebasan lahan ini terjadi di Desa Sukamulya. Bahkan warga menolak pembebasan lahan dengan mengajukan sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemerintah.
”Mereka meminta dengan harga yang tinggi dan menginginkan direlokasi ke daerah lain. Ada juga warga yang meminta jaminan hidup selama lima tahun,” ucap dia.
Darmanto berharap, dengan dibentuknya tim ini permasalahan pembebasan lahan akan cepat teratasi. Sebab, pihaknya sudah tak sanggup lagi mengatasi masalah tersebut.
Menggapi masalah ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jabar Sri Mujitono menuturkan, sebagai leading sector, BPN menunggu kesiapan pemprov terkait pembebasan lahan ini. Dengan begitu, pihaknya bisa segera melakukan pengukuran
Sri menuturkan, dalam menjalankan tugasnya ini pihaknya harus memiliki berbagai dokumen. Itu menjadi acuan dalam pelaksanaan selain kesiapan dalam anggaran. ”Dengan begitu, bila ada negosiasi langsung memililiki titik temu,” ujar Sri.
