bandungekspres.co.id, BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan, kepala desa agar berhati-hati terhadap keberadaan anggota KPK gadungan. Sebab, mereka kerap melakukan praktik penipuan.
Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Ranu Miharja mengatakan, adanya KPK gadungan ini didasarkan dari sejumlah laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa akhir-akhir ini ada orang yang mengatasnamakan KPK dengan menyasar kepala desa.
”Mereka seolah olah mau memeriksa penggunaan dana desa. Padahal ini dilakukan oleh KPK gadungan,” jelas Ranu ketika menggelar rapat koordinasi khusus dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan seluruh jajaran pejabat di Pemprov Jabar di Gedung Sate kemarin (21/10).
Menurutnya para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar wajib diberi informasi terkait ini. Sebab, jika anggota KPK resmi turun ke lapangan dalam rangka pengumpulan data sudah dibekali surat perintah tugas.
Dia mengakui, sejauh ini KPK mencatat sudah banyak korban di Jabar oleh oknum-oknum KPK gadungan. Terutama di daerah Subang dan Indramayu. Dari laporan yang masuk, sudah ada 140 pengaduan kasus tersebut masuk ke KPK dan sebagian sudah diproses hukum.
Disinggung kasus penipuan tersebut, Ranu mencontohkan, Bupati Kutai Kartanegara pernah menderita kerugian hingga Rp 1 miliar karena memercayai mereka sebagai anggota KPK. Merasa tertipu, akhirnya bersangkutan melapor. ”Pelakuknya berhasil diamankan,” kata dia.
”Pelaku menjanjikan bisa mengurusi berbagai kasus. Khususnya yang terindikasi korupsi,” sambungnya.
Selain petugas gadungan, dia juga meminta Kesbangpol Pemprov Jabar segera menertibkan pihak-pihak yang menggunakan logo KPK seperti yang biasa dipakai oleh organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lainnya. Dia juga mencatat beberapa media massa yang mencantumkan logo dan nama KPK. Termasuk ulah sejumlah ormas yang mengaku terafilisasi ke KPK.
”Kami juga menemukan logo KPK, kartu nama KPK. Padahal KPK tidak pernah mengeluarkan kartu nama penyidiknya, pasti itu nipu. Jadi masyarakat harus paham ini,” ujarnya.
Pihaknya mewanti-wanti agar para pejabat berani melaporkan modus ini ke polisi. Dengan begitu, mereka bisa mengantisipasi beragam praktik penipuan.
Di tempat sama, Sekda Jabar Iwa Karniwa menambahkan kedatangan deputi KPK ke Pemprov Jabar agar para pejabat bisa mencermati modus-modus dari oknum KPK yang memiliki tujuan dan kepentingan pribadi.
