bandungekspres.co.id, BANDUNG – Adanya tuduhan bahwa anggaran pelaksanaan PON XIX mendapat reaksi dari kalangan DPRD Jabar. Bagi mereka, ”bola panas” yang dilontarkan LSM Central Budget Analisis (CBA) tersebut sangat meresahkan. Sebab belum disertai dengan bukti valid.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, selama ini Panitia Besar (PB) PON dinilai telah berusaha menyelenggarakan perhelatan olah raga ini dengan maksimal. Dan sudah mengacu pada target catur sukses: administrasi, prestasi, ekonomi, dan pelaksanaan.
Menurutnya, PB PON terdiri atas berbagai unsur pemerintah yang diketuai oleh Gubernur Jawa Barat dengan melibatkan pemerintah Kabupaten/kota dan unsur TNI/Polri. Sehingga dalam pelaksanaannya harus ada koordinasi multi pihak secara maksimal.
”Kita sudah bekerja keras dan sudah berdarah-darah sebagai tuan rumah PON. Dan telah sesuai dengan ekspetasi target yang ditetapkan menjadi Jabar Kahiji,” jelas Untung ketika ditemui di gedung DPRD Jabar, kemarin (6/10).
Untuk menilai, keberhasilan penyelenggaraan PON merupakan sebuah kerjasama semua pihak. Sehingga sukses pelaksanaan dan administrasi menjadi pertanggung jawaban yang harus dijelaskan secara transparan.
Dia mengaku, menyesali bila ada pihak-pihak yang mencoreng kesuksesan ini dengan menebarkan isu negatif atas pelaksanaan PON Jabar. ”Tidak boleh dicederai isu ataupun perilaku menyimpang yang bisa merusak jerih payah panitia,” kata Untung.
Kendati tuduhan itu akhirnya terbukti, dia meminta segera memproses secara hukum. Dia juga berkeyakinan, gubernur sebagai penanggung jawab sangat terbuka menyikapi tuduhan tersebut.
”Harus bisa dibuktikan apakah benar atau tidak segera selesaikan. Kalau memang tuduhannya ada, tuntaskan secara hukum. Kalau tidak terbukti, rehabilitasi nama baik PB PON, jangan sampai mencoreng Jabar,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membantah adanya dugaan penyelewengan dana PON XIX/2016. Heryawan menegaskan, penggunaan dana PON dilakukan secara transparan.
Kepala daerah yang akrab disapa Aher ini mengatakan, selain dilakukan secara transparan, pengawasannya pun sangat akuntabel karena melibatkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI dan Kejaksaan. ”Sehingga pertanggungjawabannya pun dipastikan tidak bermasalah,” kata Aher.
Aher memastikan, tidak ada sedikit pun nominal uang negara yang digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya. ”Insya Allah bisa (sukses administrasi). Apalagi saya ditanya sama DPR, saya jawab gak ada keraguan sedikitpun untuk saya sendiri,” jelasnya.
