Atlet PON Hengkang
Sementara itu, kabar tak sedap muncul dari Majalengka. Sebanyak 5 atlet asal Kabupaten Majalengka memperkuat Jawa Barat di event PON XIX, tapi ada tiga atlet asal Kota Angin akhirnya mutasi ke kabupaten atau kota lain. Alasannya, di Kabupaten Majalengka mereka tidak mendapat perhatian.
Wakil Ketua KONI Kabupaten Majalengka Ridwan Effendi SPd menyebutkan, ada lima atlet dari Kabupaten Majalengka yang masuk tim tim PON XIX.2016. Kelima atlet tersebut dari cabang olahraga angkat berat, pencak silat, karate, sepak takraw, dan panahan. ”Untuk data lengkap ada di sekretariat KONI,” ujar guru SMAN 2 Majalengka, kemarin (9/9).
Staf KONI Choerudin AMd mengatakan, hanya ada dua atlet dari Kabupaten Majalengka yang masuk tim PON Jawa Barat ke XIX tahun 2016. Kedua atlet tersebut adalah Riska Hermawan, atlet pencak silat dan Nurul Abdul Jabar, atlet sepak takraw. Ayah Riska, Cece Hermawan juga masuk tim pelatih pencak silat dari Kabupaten Majalengka pada PON Jawa Barat.
Sedangkan atlet angkat berat M Yusuf memilih pindah. Hal itu dibenarkan Ketua PABBSI Kabupaten Majalengka Anang Sumarna SPd. Menurutnya atlet angkat berat asal Kabupaten Majalengka yang masuk tim PON Jawa Barat itu memilih mutasi ke Kabupaten Ciamis.
Sementara itu, Ketua Harian Pengcab Perpani Kabupaten Majalengka Drs H Endang Kurnaedi MPd menyebutkan dua atlet panahan asal Kabupaten Majalengka Rendi dan Andi yang masuk tim panahan PON Jawa Barat memilih mutasi ke Bekasi, karena di Kabupaten Majalengka tidak bisa mendapat jaminan pekerjaan untuk masa depan para atlet.
”Sedangkan di Bekasi atlet jadi karyawan dengan gaji Rp 3,5 juta per bulan plus dibelikan alat senilai Rp 60 juta. Tapi hingga kini Pengcab Perpani Majalengka belum memberikan surat mutasi sebelum ada persetujuan dari KONI Kabupaten Majalengka,” beber Endang.
Ketua KONI Kabupaten Majalengka Tarsono D Mardiana SSos menyatakan, sebulan lalu KONI telah melakukan audiensi dengan bupati melalui sekda dan menginformasikan permasalahan olahraga mulai dari atlet yang ditarik daerah lain, masa jabatan pengcab yang mayoritas akan habis, dan persoalan dana pembinaan.
