Karena itu, dalam pertemuan kemarin, Bawaslu meminta langsung kepada Mendagri untuk membantu jajarannya mendorong pemda agar segera mencairkan dana. Sebab, tanpa dukungan anggaran, jajarannya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak mungkin bisa melakukan pengawasan secara maksimal.
Dia khawatir, jika pengawasan tidak maksimal, pilkada tidak berjalan dengan baik sehingga berpotensi menciptakan kecurangan atau bahkan kerusuhan.
”Kami sampaikan ke beliau (Mendagri, Red) dengan harapan ada koordinasi dengan Kemendagri agar masalah ini tidak menjadi penghambat,” ungkap Muhammad.
Dia menyesalkan sikap pemda yang terkesan lambat dalam mencairkan dana pengawasan. Apalagi, hal itu sebetulnya bukan hal baru. Pada pilkada 2015, terjadi masalah serupa. ”Pak Mendagri akan memanggil kepala daerah ini untuk menanyakan apa masalahnya,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad juga mengeluhkan masih adanya daerah peserta pilkada 2015 yang memiliki utang kepada panwaslu. Jumlahnya mencapai 14 daerah. Karena itu, selain meminta 27 daerah tersebut segera mencairkan dana, dia meminta Mendagri menekan 14 daerah tersebut untuk melunasi tunggakan.
Saat dikonfirmasi, Mendagri Tjahjo Kumolo berjanji meminta 27 daerah untuk segera mencairkan dana. Sebab, pilkada merupakan agenda wajib. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak menganggarkan, termasuk dana pengawasannya.
Tjahjo menyebutkan, di antara 27 daerah tersebut, tidak semua dana pengawasannya belum cair. Ada di antaranya yang sudah cair meski baru 10-25 persen. Sayang, dia tidak menyebutkan angka pastinya.
”Jumat (26/8) kami akan undang 27 (daerah) itu untuk mempertanyakan (apa kendalanya, Red),” katanya.
Nah, terkait dengan 14 daerah peserta pilkada 2015 yang memiliki tunggakan kepada pengawas, Tjahjo juga mengaku geram. Bahkan, dia mempertimbangkan pemberian sanksi. Sebab, meski tunggakannya tidak seratus persen, hal itu tidak bisa dibenarkan.
”Ini akan kami kejar karena ini kewajiban bagi daerah. Kami akan beri sanksi bagi daerah. Orang pilkadanya sudah selesai, tapi belum cair dananya,” ujar mantan Sekjen PDIP tersebut.
Untuk diketahui, dana yang dialokasikan untuk pengawasan pilkada 2017 mencapai Rp 599,4 miliar. Dana tersebut terbagi di 101 daerah yang meliputi 7 Bawaslu provinsi dan 94 panwaslu kabupaten/kota. (yan/rie)
