Saat ini, kata dia, ada tiga nama calon tersangka yang dipegang kepolisian. Namun, peran dan fungsi mereka akan dilihat terlebih dulu dalam kasus ini. ”Misalnya dia disuruh untuk mencetak kartu tapi enggak tahu kegunaannya apa itu palsu atau tidak, ini kan beda hal,” tuturnya.
Di samping itu, selain memintai keterangan tersangka, ada beberapa saksi yang dimintai keterangan dalam kasus ini. Di antaranya salah satu perangkat desa dan pelapor.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) serta BPJS Kesehatan di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, kemarin (26/7). Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas tindak lanjut setelah beredarnya Kartu BPJS palsu di Desa Kertajaya, Desa Jayamekar, Desa Ciburuy dan Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang yang korbannya mencapai ratusan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Samsul Ma’arif mengatakan, pemanggilan terhadap sejumlah dinas terkait serta pihak BPJS Kesehatan untuk membahas langkah yang harus diambil terkait dengan beredarnya Kartu BPJS Kesehatan palsu ini. Dalam pertemuan ini, ujar Samsul, ada lima poin yang disepakati antara dewan dengan dinas terkait.
Pertama, dewan meminta agar melakukan langkah-langkah hukum. Kedua, harus mencegah agar tidak terjadi lagi kasus pemalsuan ini. Ketiga, pihak terkait dalam hal ini BPJS Kesehatan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena sejauh ini dinilai belum optimal.
”Keempat khusus untuk BP3AKB agar lebih proaktif mendata keluarga kurang mampu agar terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kelima, diminta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara pembuatan kartu BPJS dan memberikan advokasi kepada korban kartu palsu ini,” kata Samsul usai memimpin rapat antara Komisi IV dengan dinas terkait di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, Padalarang, kemarin.
Samsul menambahkan, agar ke depan sosialisasi BPJS Kesehatan ini sampai ke masyarakat, DPRD juga menawarkan kepada pihak BPJS untuk ikut menyosialisasikan kepada masyarakat saat reses dewan. ”Kita tawarkan saat anggota dewan reses agar sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait BPJS Kesehatan ini,” ungkapnya.
