bandungekspres.co.id, BANDUNG – Warga Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Geger Kalong Bandung semakin resah setelah Kodam III/Siliwangi mendata ulang kependudukan kepada 41 penghuni yang mengisi komplek rumah dinas tersebut, beberapa waktu lalu.
Kordinator warga Mayjen TNI (Purn) Gasim Aman mengatakan, pihaknya bersama warga KPAD Geger Kalong bersikukuh dan akan tetap bertahan di komplek tersebut hingga titik darah penghabisan. Bukan tanpa alasan, pihaknya berpegang teguh akan ucapan yang disampaikan Letjen Gatot Soebroto pada 1962 saat peresmian penggunaan rumah dinas KPAD Geger Kalong.
”Saat itu Letjen Gatot Soebroto sudah menyerahkan sepenuhnya rumah dan tanah sebagai warisan perang setelah melawan gerombolan DI/TII Kartosuwiryo,” katanya kepada Jabar Ekspres di Aula At Taqwa KPAD Geger Kalong, kemarin (14/7).
Gasim memaparkan, sebelum menempati rumah dinas itu, seluruh prajurit menempati losmen yang dibayar dengan gaji mereka. Dan setelah keuangan negara mencukupi, prajurit diberi rapel gaji dengan kebijakan. Pilihannya, prajurit yang menghuni losmen itu mendapatkan pesangon atau bersedia untuk pindah ke bangunan sederhana tanpa mendapat pesangon.
”Saat itu prajurit lebih memilih rumah di KPAD Geger Kalong. Namun, mereka tetap membayar dari 65 persen gajinya. Dengan demikian prajurit saat itu hanya bisa menafkahi keluarganya dengan 35 persen gaji karena ingin punya tempat tinggal,” jelas Gasim.
Selama mengisi rumah KPAD, kata dia, warga juga selalu membayar pajak, membuat jalan, instalasi listrik maupun sarana umum lainnya. Dana tersebut menggunakan uang pribadi dari semua penghuni KPAD.
”Sampai kapan pun kami akan tetap bertahan. Sebab, penghuni KPAD anak para pejuang yang sudah mempertahankan dan memerdekakan bangsa ini,” tegas Gasim yang juga ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI) Jabar ini.
Pada kesempatan yang sama, Nanda Hasibuan perwakilan Staf Kepresidenan Deputi 5 Bidang Ketahanan dan Hak Asasi Manusia mengaku, telah menerima pengaduan dari perwakilan penghuni KPAD Geger Kalong di Jakarta. Pihaknya langsung melakukan verifikasi dan langsung diperintahkan untuk melakukan peninjauan ke lokasi untuk mendengarkan titik permasalahan yang sebenarnya terjadi.
