Anggota DPRD Jabar Laporkan Hasil Reses

bandungekspres.co.id, BANDUNG – Laporan Agenda Reses Anggota DPRD Jawa Barat yang digelar pada sidang Paripurna masih memaparkan beberapa pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di daerah yang masih belum tersentuh.

Ketua DPRD Ineu Purwadewi mengatakan, pada dasarnya masukan reses yang diberikan oleh masing-masing fraksi hampir sama seperti masalah pemerintahan. Yakni menyangkut hubungan pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain itu, di catatan bidang perekonomian, dari hasil reses juga disampaikan terlebih pada saat reses beberapa temuan di lapangan terkait harga sembako masih menjadi keluhan masyarakat. ”Ya walupun harga-harga sembako sekarang jauh lebih baik dari Lebaran tahun lalu, namun di beberapa daerah kenaikan harga ini masih menjadi keberatan masyarakat,” jelas Ineu ketika ditemui usai sidang Paripurna di Gedung DPRD kemarin.

Ineu menuturkan, untuk masalah keuangan juga perlu mendapatan dorongan oleh Pemprov. Sebab berdasarkan temuan di lapangan, ternyata banyak masyarakat di pedesaan juga belum memahami aksesbilitas perbankan. Bahkan untuk UMKM dan koperasi juga masih banyak yang belum tersentuh perbankan.

”Pemprov Jabar kan memiliki kebijakan dan program untuk meningkatkan koperasi dan UMKM, tapi ternyata berdasarkan informasi di lapangan banyak yang belum tersentuh juga,” kata Ineu.

Hasil reses lainnya juga banyak masyarakat yang mengeluhkan keberadaan infrastruktur jalan seperti irigasi dan jembatan pembangunannya belum merata sehingga perlu adanya peningkatan.

Ineu mengakui, keluhan yang disampaikan masyarakat sebetulnya hanya penyampaian sebagai warga Jabar. Mereka sebetulnya tidak mengetahui mekanismenya, bahwa yang dikeluhkan tersebut meupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota.

Namun demikian, pihaknya sudah merangkum berbagai keluhan tersebut dalam bentuk laporan reses untuk disampaikan kepada gubernur agar ditindaklanjuti.

”Kalau jalan provinsi kan pada umumnya sudah bagus, namun banyak masyarakat yang menanyakan jalan yang sebetulnya itu milik pemerintah kabupaten/kota seperti di kawasan Waduk Jati Gede. Jalan tersebut perlu ada pelebaran dan pembangunan Jembatan,” ucap Ineu.

Selain itu pada bidang pendidikan masih pada alih kelola SMA/SMK yang rencanannya akan dilaksanakan oleh Provinsi Jabar.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan