”Informasi ini kan tidak hanya dari pejabat pembina kepegawaian yang membuka atau mengumumkan. Tapi rajin baca-baca koran, internet atau website kedinasan,” tuturnya lagi.
”Putri Presiden saja yang ingin jadi PNS ikut tes. Malah, jika nilainya kurang oleh bapak presiden tidak diluluskan,” tegasnya.
Seharusnya berdasarkan PP.56/2012 tentang pengangkatan K2, tidak ada lagi pengangkatan honorer. Tapi, saat itu ketika dilakukan tes, yang tidak lulus sekitar 439 ribu se-Indonesia. Di Garut, kata dia, ada empat ribuan lebih honorer tak lulus.
”Ini kan harusnya tidak boleh, tetapi beberapa daerah masih membutuhkan tenga mereka karena keterbatasan perekrutan PNS. Saya belum bisa menyampaikan formulasinya seperti apa tapi ini harus bisa diselesaikan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, anggaran belanja pegawai tidak boleh lebih 50 persen. Sejauh ini, Kabupaten Garut progresnya sudah cukup baik yakni 51 persen dari 60 persen pada tiga tahun lalu. Tahun ini diperkirakan ada ratusan PNS yang pensiun. Itu dinilai akan sehat karena otomatis mengurangi anggaran untuk belanja pegawai seiring dengan dilakukannya penataan dan rasionalisasi PNS. (mg03/rie)
