Terutama keluhan menyangkut penyediaan angkutan yang disediakan PT. AKMI untuk mengangkut wisatawan dari areal parkir menuju objek wisata. Keberadaan angkutan wisata itu dianggap tidak berpihak kepada pedagang yang membuka kios-kios di sepanjang Jalan Raya Maribaya. ’’Yang diharapkan pedagang, wisatawan berjalan kaki dari tempat parkir ke objek wisata supaya bisa berbelanja di warung-warung milik warga. Bukan disediakan angkutan wisata Wara Wiri, jadinya para wisatawan langsung ke objek,’’ kata Agus.
Seperti diketahui, objek wisata Maribaya dikerja samakan oleh Pemkab Bandung Barat kepada PT AKMI dengan nilai kontrak Rp 18 miliar untuk jangka waktu 30 tahun. Rekanan ini juga tiap tahunnya diharuskan menyetorkan ke kas daerah dengan besaran Rp 189 juta per tahun. ’’Mudah-mudahan ada jalan keluar agar persoalan antara pedagang, warga dengan manajemen Maribaya bisa ada solusi terbaik,’’ tandas Agus. (drx/vil)
