bandungekspres.co.id, SUMUR BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (SIPP) dan Bus Pelayanan Pajak di halaman Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, kemarin (31/5). Peluncuran dan SIPP dan Bus Layanan Pajak ini untuk menggenjot penerimaan pajak, sehingga bisa tercipta kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
”Seperti kata Bung Hatta, ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di sela launching SIPP dan Bus Pelayanan Pajak kemarin.
Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, dalam 2,5 tahun menahkodai Pemkot Bandung, dirinya sudah mengeluarkan lebih dari 70 inovasi. ”Ini sebagai bagian dari memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka realisasi reformasi birokrasi,” tukas Emil.
Maka, dalam kontek pemungutan pajak untuk pembangunan, akan menemukan asas keadilan pada tataran terapan kepada masyarakat di sila kelima dalam Pancasila. Sementara itu, dalam kontek sejarah, Emil mengutip pernyataan presiden pertama Indonesia Bung Karno, ”jangan sekali-kali melupakan sejarah”.
Tetapi kata Emil, negara harus lebih cerdas dalam urusan pajak. Sebab, sejati masyarakat malas membayar pajak. ”Tidak ada orang yang sukarela bayar pajak,” sebut Emil.
Perbandingannya, sambung Emil, wajib pajak baru akan melek setelah diancam, sehingga mau bayar tunggakan pajak satu bulan berikutnya.
Namun, ada juga prilaku curang wajib pajak. Kenakalan dari penulisan laporan keuangan adakalanya terpisah dalam buku satu dan dua. Satu buku untuk laporan ke dunungan, buku dua untuk laporan ke Pemkot.
Emil mencontohkan, di Bandung terdapat hotel yang merekayasa laporan pajak. ”Saya contohkan. Karena kekeliruannya mengemplang pajak, maka hotel tersebut kini miliki hutang tunggakan pajak tak kurang dar Rp 13 miliar,” ujar Emil.
Atas dasar itu, solusinya jangan kalah strategi. Paradigma sekarang sudah berubah. Dalam pandangan Emil, ikuti saja filosofi air ”Siapa yang nggak bisa ikut, ya minggir”. ”Inilah kontek berpikir cerdas,” imbuh Emil.
Perlu dipahami, sambung Emil, dalam hubungan timbal balik pemerintah dan masyarakat, yang diinginkan warga saat ini bisa melakukan kegiatan dan keperluannya cukup sambil duduk.
