Ketegangan yang terus berlanjut ini terus mendapatkan sorotan masyarakat internasional. Angka korban dari pihak militer Filipina yang cukup besar tersebut jelas menghadirkan kritik. Menurut lansiran The Wallstreet Journal, pihak militer sebenarnya diberikan mandat untuk memburu pimpinan Abu Sayyaf Isnilon Hapilon sebagai respon penyanderaan.
Namun, hasil konflik senjata terbaru membuktikan bahwa pihak militer belum siap untuk menumpas kelompok teroris setaraf Abu Sayyaf. Padahal, pemerintah Filipina telah mendapatkan bantuan USD 441 juta (Rp 5,7 triliun) dari Amerika Serikat (AS) untuk peningkatan kekuatan anti terorisme.
’’Saya menilai bahwa program tersebut merupakan buang-buang uang dan inevstasi yang buruk dari AS. Dana tersebut sudah dikucurkan sejak 2002 hingga 2013 namun hasil nyata tidak terlihat,’’ ujar Zachary Abuza, pakar keamanan Asia Tenggar di Universitas National War, AS. Berbeda dengan Indonesia yang sudah mengurangi banyak kegiatan terorisme, aksi terorisme di Filipina justru meningkat 13 kali lipat pada periode 2002-2013. increased 13-fold between 2002 and 2013,” terangnya.
Baca Juga:Ular Bukan Sekadar PemikatTunjangan Guru Pemkab Bandung Paling Besar
Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, sejauh ini belum ada perkembangan signifikan terkait 10 WNI yang disandera. Saat ini posisinya hanya bisa menunggu perkembangan dari Pemerintah Filipina. ”Tapi, ada opsi lainnya, mungkin bisa ada observer atau pemantau, nanti bisa kita kirimkan untuk melihat bagaimana upaya pembebasan pemerintah Filipina,” tuturnya.
Lalu, soal pembayaran tebusan, semua diserahkan ke perusahaan. Pemerintah tidak ikut serta dalam pembayaran tebusan tersebut. ”Ya, gak ikut campur soal membayar tebusan,” papar mantan Kapolda Jatim tersebut. (bil/idr/rie)