Jonan sendiri mengaku, pemerintah tak masalah bila itu urusan sewa. Pemerintah bersedia meneruskan sewa lahan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi V Nizar Zahro turut menyoroti dokumen FS kereta cepat ini. Menurutnya, FS masih campur aduk. Tersisip beberapa data yang tercantum berasal dari pihak Japan International Cooperation Agency (JICA). Hal ini tentu aneh mengingat ini proyek dari pihak China. Seperi misalnya, data pergerakan penumpang dari Jakarta-Bandung dengan semua moda transportasi saat ini.
Selain itu, menurutnya, proyek ini memiliki kemungkinan besar merugi. Bahkan dari studi di 10 negara yang menerapkan, delapan di antaranya justru merugi.
”Apakah kita akan biarkan negara mengerjakan proyek yang jelas-jelas merugi?” tutur politisi asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra ) itu. (mia/rie)
